Oleh: Suwito, S.H., M.H.
Setelah penantian hampir 18 tahun sejak pertama kali diinisiasi PPATK pada 2008, DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini membuka babak baru pemberantasan korupsi: dari sekadar memenjarakan pelaku, menuju memulihkan kerugian negara dan korban. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah undang-undang ini perlu, melainkan apakah ia akan bekerja secara adil, efektif, dan tidak disalahgunakan.
Selama ini hukum pidana kita berpusat pada pemidanaan badan. Koruptor dihukum penjara, tetapi aset hasil kejahatannya sering tetap dinikmati keluarga, kroni, atau disembunyikan di luar negeri. Mekanisme Pasal 18 UU Tipikor tentang uang pengganti terbukti tidak cukup untuk mengejar aset yang telah dialihkan, dihibahkan, atau dicuci melalui pihak lain.
Kasus Hendra Rahardja dalam skandal BLBI menjadi contoh klasik. Ia melarikan diri ke Australia hingga wafat pada 2003, dan upaya Indonesia mengejar asetnya hanya memperoleh sekitar Rp4 miliar melalui Proceeds of Crime Act 2002 milik Australia.
Keterbatasan inilah yang melahirkan gagasan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya, atau non-conviction based forfeiture. Pembahasannya panjang: Panitia Kerja Komisi III DPR membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), naskah berkembang dari 67 pasal menjadi 74 pasal, melalui lebih dari 87 RDPU dan kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.
Sekilas Demo yang Mewarnai Tuntutan Pengesahan
Undang-undang ini tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir dari tekanan jalanan.
Paling awal dan paling besar datang dari Pati. Pada 13 Agustus 2025, lebih dari 100.000 warga tumpah ruah di Alun-Alun Pati menolak rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Kemarahan itu meluas menjadi tuntutan Bupati Sudewo mundur, hingga DPRD Pati membentuk Pansus Hak Angket. Setahun kemudian gerakan itu berubah menjadi tuntutan nasional: pada 10 Agustus 2026 massa Pati Ora Sepele mengawal sidang Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang, dan pada 27 Agustus 2026 ribuan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) datang ke Gedung DPR RI menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.
Gelombang yang sama mengalir di Jakarta pada 25-29 Agustus 2025, meluas ke berbagai kota, dan memuncak setelah tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis Brimob. Dari gelombang itu lahir rumusan 17+8 Tuntutan Rakyat, dengan salah satu dari 8 tuntutan jangka panjangnya: sahkan RUU Perampasan Aset.
Tekanan berlanjut hingga 2026: dialog publik DEMA UIN Sunan Kalijaga pada 20 Oktober 2026 menuntut pembahasan transparan dan perlindungan hak warga, dan aksi sekitar 300 mahasiswa UBSI di Tugu Tani Jakarta pada 10 November 2026 menuntut pengesahan RUU yang transparan, adil, dan bebas penyalahgunaan.
Pesannya konsisten: masyarakat tidak hanya ingin koruptor dihukum, tetapi ingin uang rakyat kembali, tanpa prosesnya menjadi alat kekuasaan baru.
Urgensi: Angka yang Tidak Bisa Diabaikan
Jurang antara kerugian dan pemulihan masih sangat besar. ICW mencatat sepanjang 2024 ada 364 kasus korupsi dengan potensi kerugian Rp279,9 triliun, melonjak dari Rp28,4 triliun pada 2023, terutama karena perkara timah PT Timah Tbk. Koalisi Masyarakat Sipil mencatat kerugian negara Rp330,9 triliun dalam Tren Vonis 2024, tetapi yang dipulihkan hanya 4,84 persen. Untuk periode 2019-2023, kerugian mencapai Rp234,8 triliun, yang kembali hanya 13,9 persen.
Ada kemajuan: sepanjang 2025 KPK memulihkan Rp1,531 triliun, naik 107 persen dari Rp739,6 miliar pada 2024. Secara gabungan, pemulihan aset korupsi 2025 mencapai Rp28,6 triliun, terdiri dari Kejaksaan Agung Rp24 triliun, KPK Rp1,53 triliun, dan Polri Rp2,37 triliun. Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung juga mengelola 27.753 aset dan mencatat PNBP dari aset tindak pidana naik dari Rp1,439 triliun pada 2024 menjadi Rp19,654 triliun pada 2025.
Artinya, aparat sudah bekerja, tetapi sistem lama belum cukup. Tanpa instrumen yang lebih kuat, pemulihan akan selalu tertinggal dari kecepatan pelaku menyembunyikan harta.
Sisi Positif
- Pergeseran paradigma ke asset recovery. Hukum tidak lagi berhenti pada hukuman penjara, tetapi memastikan hasil kejahatan kembali ke negara dan korban.
- Mampu menjangkau aset yang sulit disentuh hukum pidana biasa, termasuk aset yang pelakunya meninggal, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya.
- Perlindungan korban dan kepentingan publik, termasuk korban penipuan investasi bodong, kejahatan lingkungan, dan tindak pidana ekonomi.
- Efek jera lebih nyata. Kehilangan harta sering lebih menakutkan bagi koruptor daripada kehilangan kebebasan.
- Penguatan kerja sama internasional, karena standar yang setara memudahkan mutual legal assistance dan pemulangan aset.
Sisi Negatif dan Risiko
- Potensi pelanggaran hak atas harta benda. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 melindungi hak milik pribadi.
- Risiko kriminalisasi dan alat tekanan politik jika pengawasan hakim lemah.
- Beban pembuktian timpang. Masyarakat kecil yang dokumennya tidak lengkap bisa lebih rentan daripada koruptor besar.
- Tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan, KPK, Polri, dan PPATK.
- Pengelolaan aset rampasan yang tidak transparan bisa membuat aset menyusut, hilang, atau disalahgunakan.
Kekhawatiran ini berdasar. Dari 364 kasus korupsi yang dipantau ICW pada 2024, hanya 48 kasus yang dikenakan Pasal 18 UU Tipikor, dan instrumen TPPU untuk melacak aset hanya dipakai dalam 5 kasus.
Tantangan Implementasi Secara Umum
Tantangan terbesar ada pada pelaksanaan. Naskah yang disetujui DPR baru berlaku 12 bulan setelah pengundangan, setelah terbentuk badan pengawas dan badan pengelola aset.
Masa transisi satu tahun itu harus dipakai untuk menyusun peraturan pelaksana, membentuk badan pengelola dan pengawas yang independen, menyiapkan hakim, jaksa, advokat, dan penyidik yang memahami standar pembuktian perdata, membangun sistem data aset terintegrasi antara BPN, OJK, PPATK, Ditjen Pajak, dan penegak hukum, serta menyinkronkan undang-undang ini dengan UU Tipikor, UU TPPU, KUHP baru, dan KUHAP baru.
Tantangan dan Solusi Implementasi di Daerah
Di Jakarta undang-undang bisa dibahas lengkap. Di daerah ia akan diuji kenyataan yang lebih rumit:
- Aset tidak ditemukan atau sudah dialihkan.
Di Kejaksaan Negeri Kota Malang, kendalanya antara lain aset tersangka tidak ditemukan, penghitungan kerugian BPK/BPKP lama, praperadilan atas penyitaan, dan pemasangan tanda sita tidak tertib. Solusi: perkuat asset tracing sejak penyelidikan, bentuk satuan khusus penelusuran aset dengan akses data pertanahan, perbankan, dan pajak, serta kerja sama dengan PPATK.
- Aset berada di wilayah lain.
Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, hambatannya waktu singkat, keluarga dan masyarakat enggan bekerja sama, dan aset tersebar di daerah berbeda. Solusi: satu basis data nasional aset sitaan yang dapat diakses kejaksaan negeri secara real time, dengan standar operasional yang sama.
- Ketimpangan kapasitas antar-daerah.
Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, pada 2022-2023 hanya Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang melaksanakan perampasan aset, karena kendala yuridis dan keterbatasan SDM. Solusi: pelatihan berjenjang, pendampingan kejaksaan tinggi, dan anggaran khusus bagi daerah dengan kapasitas lemah.
- Aset yang dijaminkan ke bank.
Di Lampung, jaksa tidak dapat merampas tanah yang diagunkan ke Bank BRI untuk kekurangan uang pengganti Rp284.916.038, sehingga terpidana menjalani pidana subsider 1 tahun. Solusi: aturan teknis yang jelas tentang hak tanggungan dan hak pihak ketiga beritikad baik, serta mekanisme pembagian hasil lelang yang adil dalam Peraturan Pemerintah.
- Aset menyusut dan biaya pemeliharaan tinggi.
Di daerah, aset sitaan berupa tanah, bangunan, kendaraan, kebun, atau tambak sering tidak terurus karena minim gudang, anggaran perawatan, dan juru lelang. Solusi: unit pengelola aset daerah atau kerja sama dengan Badan Pengelola Aset pusat, aset mudah rusak segera dilelang, aset produktif disewakan dengan pengawasan ketat.
- Minimnya akses bantuan hukum.
Warga di daerah sering tidak tahu cara mengajukan keberatan, tidak punya advokat, dan tidak paham perbedaan penyitaan pidana dan perampasan perdata. Solusi: libatkan PERADI dan organisasi bantuan hukum sejak awal, sertakan informasi hak didampingi advokat dan hak mengajukan keberatan dalam setiap surat permohonan.
- Potensi konflik sosial dan tekanan lokal.
Di daerah kecil, jaksa, hakim, advokat, dan pemilik aset sering saling mengenal. Solusi: penanganan lintas wilayah untuk perkara besar dan sensitif, pengawasan berlapis, dan transparansi daftar aset yang dimohonkan perampasan.
Solusi Umum: Menyeimbangkan Ketegasan dan Keadilan
Pertama, pengawasan hakim sejak awal. Setiap permohonan perampasan harus melalui penetapan pengadilan, bukan sekadar keputusan penyidik.
Kedua, perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Istri, anak, mitra usaha, atau pembeli yang tidak tahu-menahu tidak boleh kehilangan hartanya tanpa kesempatan membela diri penuh.
Ketiga, pembuktian proporsional. Negara harus tetap membuktikan kaitan aset dengan tindak pidana secara awal. Beban pembuktian baru bergeser secara terbatas.
Keempat, transparansi pengelolaan. Seluruh aset rampasan diumumkan dalam daftar publik, dilelang terbuka, dan hasilnya masuk ke kas negara dengan laporan yang dapat diaudit BPK dan masyarakat.
Kelima, penguatan peran advokat dan bantuan hukum, termasuk bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu. Di sinilah PERADI harus hadir sebagai penyeimbang kekuasaan negara.
Harapan
Harapan saya sederhana: undang-undang ini jangan hanya menjadi simbol kemenangan politik, tetapi benar-benar menjadi instrumen keadilan.
Dalam tiga tahun ke depan, persentase pemulihan aset harus naik jauh dari 4,84 persen, waktu penyelesaian perampasan lebih cepat, dan tidak ada satu pun warga tidak bersalah yang kehilangan rumahnya karena kesalahan prosedur.
Undang-undang ini juga harus melindungi korban: korban penipuan investasi, korban kejahatan lingkungan, dan masyarakat yang dirugikan korupsi anggaran pendidikan dan kesehatan.
Terakhir, penegak hukum yang menjalankannya harus bersih. Tanpa integritas aparat, kewenangan besar hanya akan melahirkan penyalahgunaan besar.
Penutup
Undang-Undang Perampasan Aset adalah pedang bermata dua. Di tangan yang benar, ia bisa mengembalikan triliunan rupiah uang rakyat dan memulihkan kepercayaan publik. Di tangan yang salah, ia bisa menjadi alat merampas hak warga.
Tugas kita sebagai advokat, akademisi, masyarakat sipil, dan warga negara adalah mengawal agar pedang itu tetap berada di jalur konstitusi: tegas terhadap kejahatan, tetapi adil terhadap manusia.
Karena tujuan akhir pemberantasan korupsi bukan sekadar memiskinkan koruptor, melainkan memulihkan martabat negara dan menyejahterakan rakyat yang selama ini menjadi korban sesungguhnya.
Penulis: Suwito, S.H., M.H,
Advokat, Ketua DPC PERADI Kota Batu Periode 2026 – 2030 dan Tenaga Ahli Hukum Pidana & HAM Wali Kota Batu.