Malang, Jatimlines.id – Ucapan Presiden Prabowo Subianto, yang menyebut wartawan sebagai “Londo Ireng” memicu gelombang protes insan pers di Malang Raya.
Sebagai bentuk penolakan, gabungan organisasi jurnalis menggelar aksi damai di Bundaran Tugu Kota Malang, Senin (27/7/2026).
Aksi ini digagas bersama oleh empat organisasi kewartawanan: Persatuan Wartawan Indonesia / PWI Malang Raya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia / IJTI Korda Malang, Pewarta Foto Indonesia / PFI Malang, dan Aliansi Jurnalis Independen / AJI Malang.
Dengan mengusung tema “Kami Bukan Londo Ireng!”, para jurnalis menolak keras pelabelan yang menyamakan profesi mereka dengan sebutan untuk antek penjajah pada masa kolonial.
“Sejarah Membuktikan Wartawan Adalah Pahlawan”
Ketua AJI Malang, Benni Indo, dalam orasinya menegaskan bahwa istilah tersebut tidak tepat secara sejarah.
“Istilah ‘Londo Ireng’ untuk wartawan itu tidak pas. Faktanya, banyak tokoh pers yang justru menjadi pahlawan bangsa. Ada W.R. Supratman pencipta lagu lndonesia Raya, Tirto Adhi Soerjo, Adam Malik, Roehana Koeddoes, sampai HOS Cokroaminoto,” tegas jurnalis Harian Surya tersebut.
“Yang mengaku paling nasionalis justru merendahkan para pejuang. Padahal lagu kebangsaan yang tiap hari kita nyanyikan itu karya seorang jurnalis,” lanjutnya.
“Tugas Kami Menyampaikan Informasi Benar”
Hal senada disampaikan Ketua IJTI Korda Malang Raya, Hilda Daningtyas. Jurnalis Kompas TV ini, menilai ucapan Presiden telah mencederai independensi dan kehormatan profesi wartawan.
“Kami bukan antek asing. Tugas utama kami menyampaikan informasi yang benar dan jujur kepada publik. Seharusnya Presiden paham itu,” ujarnya.
Tuntut Permintaan Maaf Terbuka
Sementara itu, Ketua PWI Malang Raya, Ir. Cahyono, menyebut aksi ini sebagai bentuk tuntutan moral. Ia meminta Presiden menarik ucapannya dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers.
“Kami menuntut pertanggungjawaban. Presiden harus mencabut pernyataan dan meminta maaf ke seluruh insan pers karena telah mencoreng nama baik profesi kami,” kata Cahyono.
Di tempat yang sama, Ketua PFI Malang sekaligus fotografer Jawa Pos Radar Malang, Darmono, mengingatkan kembali peran pers sebagai pilar keempat demokrasi.
“Mengkritik kebijakan pemerintah itu tugas kami. Kalau kritik dianggap perlawanan, ingat bahwa beliau dipilih dan digaji oleh rakyat. Jangan memberi contoh buruk, apalagi di forum resmi,” pungkas Darmono.
Aksi damai berlangsung tertib dengan pembentangan spanduk dan orasi bergantian dari perwakilan organisasi.
Penulis : Schaldy Maulidi Hidayat.
Editor : Akasa Putra.
