MALANG, Jatimlines.id – Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) wilayah Jawa Timur memberikan rekomendasi berupa tujuh langkah strategis untuk menghadapi situasi darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

Ketua PDHI Jatim 2, drh. Deddy F. Kurniawan, MVet, menyampaikan hal ini dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan darurat PMK. Acara tersebut dihadiri lebih dari 100 peserta yang terdiri atas perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari berbagai kota dan kabupaten, Koperasi Persusuan, Mega Farm, ISPI, PAVETI, PARAVETINDO, hingga Industri Persusuan (IPS).

“Rapat ini secara khusus membahas masalah PMK yang saat ini kembali merebak,” jelas Deddy.

Dalam forum tersebut, Deddy menyebutkan bahwa sebagian besar wilayah di Jawa Timur belum berstatus bebas PMK.

Hingga 29 Desember 2024, tercatat 206.082 kasus PMK dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, 194.961 ekor (94,60%) dilaporkan sembuh, sedangkan 4.689 ekor (2,27%) dilaporkan mati.

Untuk mengatasi masalah ini, PDHI Jatim merekomendasikan tujuh langkah antisipatif guna mengendalikan penyebaran kasus PMK. Langkah pertama, PDHI Jatim meminta pemerintah segera mengambil tindakan agar situasi kesiapsiagaan tidak berubah menjadi darurat yang dapat memicu kepanikan masyarakat. Upaya pencegahan dini dinilai sangat penting.

“Kami dari PDHI Jatim juga siap mendukung pemerintah sesuai kewenangan dan fungsi profesi sebagai dokter hewan,” tegas Deddy, merujuk pada langkah kedua.

Suasana Nyaman ketika Rapat Kordinasi Berlangsung

Langkah berikutnya, Dokter Hewan Praktisi di bidang persapian bersama Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI) akan segera mengadakan pertemuan khusus dengan praktisi persapian dari seluruh Indonesia.

PDHI Jatim juga mengusulkan reaktivasi Komite PMK yang melibatkan Praktisi Dokter Hewan terkemuka dan Akademisi Sosialis.

Sebagai langkah kelima, PDHI Jatim mendorong penyebaran kembali Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Konten Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai platform digital dan influencer untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Melalui program Dairy Support Unit (DSU), yang rutin berkolaborasi dengan koperasi susu se-Jawa Timur, PDHI Jatim juga akan memperkuat penyebaran informasi terkait kesiapsiagaan menghadapi PMK.

Terakhir, PDHI Jatim berencana bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengadakan audiensi dengan kepala daerah guna menjelaskan pentingnya tanggap darurat terhadap PMK.

Rekomendasi ini diharapkan dapat mengurangi dampak penyebaran PMK dan menjaga stabilitas sektor peternakan di Jawa Timur.

Penulis: Schaldy

Editor: Akasa Putra

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan