Celios Minta PBB Audit Data BPS, Pertumbuhan Ekonomi RI Dinilai Janggal

JAKARTA — Lembaga kajian ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) resmi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengaudit data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Celios mencurigai adanya inkonsistensi, khususnya terkait angka pertumbuhan ekonomi 5,12% pada kuartal II tahun 2025 yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Menurut Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, permintaan audit ini muncul karena banyak ekonom, pelaku usaha, dan masyarakat merasa bingung. Ia menyebutkan, prediksi dari studi lain seperti Reuters hanya menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,8%.

“Kami mengirim surat ke Divisi Statistik PBB dan Komisi Statistik PBB untuk meminta tinjauan diagnostik teknis terhadap kerangka pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Media Wahyudi Askar. “Ini bukan untuk merusak citra pemerintah, melainkan murni pertimbangan akademik agar data BPS lebih akurat.”

Celios menyoroti sejumlah kejanggalan dalam data BPS, seperti turunnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 22% secara tahunan di tengah klaim pertumbuhan ekspor-impor, perbedaan tren musiman Ramadan dan Idulfitri yang tidak tercermin dalam data, pertumbuhan manufaktur yang tidak selaras dengan penurunan Purchasing Manager’s Index (PMI) dan kenaikan PHK sebesar 32%, serta kontradiksi antara klaim sektor konstruksi yang kuat dengan penurunan penjualan mobil dan semen.

Media Wahyudi menegaskan, jika BPS tidak transparan dalam metodologi perhitungannya, hal itu dapat merusak kepercayaan publik, menyesatkan kebijakan pemerintah, dan berdampak buruk bagi reputasi Indonesia di mata internasional. Celios menilai transparansi data pemerintah saat ini berada pada skala 1 dari 5, yang berarti sangat rendah, dan berharap BPS mau membuka metodologinya secara terbuka demi memulihkan kepercayaan publik.