Penulis: Firnas Muttaqin
Belakangan ini, perbincangan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh angka Rp17.500 per dolar AS memenuhi lini masa. Di tengah kegaduhan tersebut, kreator konten Ferry Irwandi di channel youtubenya terbaru (Rabu, 13/5/2026) mencoba membedah fenomena ini dengan perspektif yang lugas: rupiah tidak sedang sakit karena satu faktor tunggal, dan menyalahkan satu pihak saja adalah sebuah kekeliruan besar.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan daripada angka kurs itu sendiri adalah cara pemerintah mengomunikasikannya kepada publik.
Membedah Setengah Kebenaran
Di media sosial, sering muncul narasi penenang bahwa melemahnya rupiah justru menguntungkan eksportir karena barang kita menjadi murah di luar negeri. Secara teori, ini masuk akal. Namun, data berkata lain. Saat ini, ekspor Indonesia hanya tumbuh 0,9%, sementara impor melonjak hingga 7,18%.
Artinya, jumlah orang yang diuntungkan oleh pelemahan rupiah jauh lebih kecil dibanding massa yang tercekik oleh mahalnya barang impor.
Menggunakan argumen eksportir untuk menenangkan warga adalah sebuah “setengah kebenaran” yang tidak komprehensif.
Begitu juga dengan narasi yang membandingkan kondisi sekarang dengan krisis 1998. Meski angka kurs saat ini terlihat tinggi, Indonesia belum berada di level 1998. Mengapa? Karena pada 1998, yang mematikan bukan sekadar angkanya, melainkan kecepatannya: rupiah terjun bebas 600% dari Rp2.400 ke Rp15.000 dalam waktu singkat. Saat ini pelemahan terjadi bertahap, namun bukan berarti kita boleh merasa aman.
Tiga Lapis Masalah: Dari Global Hingga Domestik
Pelemahan rupiah terjadi karena tumpukan tiga lapisan masalah yang saling mengunci:
- Faktor Eksternal (Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja)
Konflik di Timur Tengah yang tak kunjung usai dan suku bunga Amerika Serikat yang tetap tinggi membuat investor global menarik uangnya dari negara berkembang (seperti Indonesia) untuk diparkir di Amerika yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Akibatnya, dolar menguat secara global.
- Masalah Domestik (Belanja Besar, Pemasukan Seret)
Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan faktor luar jika kondisi dalam negeri kita sendiri rapuh. Pada kuartal pertama 2026, pendapatan negara naik 10,5%, namun belanjanya melonjak drastis hingga 31,4%. Kebutuhan akan dolar untuk impor dan subsidi energi meningkat tajam, sementara pemasukan dolar dari ekspor tidak mampu mengejar. Ini menciptakan siklus mematikan: rupiah melemah → beban APBN naik → tekanan ke rupiah makin dalam.
- Retaknya Kepercayaan Pasar
Inilah lapisan yang paling berbahaya. Ketika pejabat publik membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% dan membandingkannya dengan Amerika atau Singapura, pasar justru menangkap sinyal negatif.
Membandingkan pertumbuhan negara berkembang dengan negara maju adalah sebuah kesalahan logika. Investor lebih melihat tetangga kita seperti Taiwan yang tumbuh 13% atau Vietnam 7% dengan belanja pemerintah yang jauh lebih efisien daripada kita.
Mengembalikan Kepercayaan
Solusi untuk menyelamatkan rupiah tidak bisa hanya mengandalkan intervensi Bank Indonesia sendirian. Ada empat langkah krusial yang harus diambil:
- Jujur dalam Komunikasi: Pemerintah perlu berhenti memberikan klaim prestasi yang mudah dibantah data. Kejujuran objektif justru lebih dihargai oleh pasar daripada sekadar “lip service”.
- Benahi APBN: Belanja yang tidak efisien harus dipangkas. Program-program besar pemerintah harus dijalankan dengan transparansi tinggi agar tidak menguras ruang fiskal.
- Insentif untuk Dolar: Kebijakan memarkir Dolar Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri harus dibuat menarik, bukan sekadar paksaan, agar devisa tidak gampang lari ke luar negeri.
- Sinergi Lembaga: Kemenkeu, BI, dan OJK harus berjalan seirama. Jangan sampai kebijakan satu lembaga justru menjegal langkah lembaga lainnya.
Rupiah di angka Rp17.500 adalah alarm keras. Selama pejabat kita masih sibuk memoles citra daripada membenahi struktur ekonomi domestik dan berbicara jujur pada data, maka intervensi sekuat apa pun tidak akan cukup untuk menahan jatuhnya nilai tukar kita. (*)
Pasuruan, 13/5/2026
