Blitar , Jatimlines.id – Ribuan massa memadati halaman depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dalam sebuah aksi damai untuk menyuarakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di bawah terik matahari, para peserta aksi tampak antusias mengawal program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut agar terus berjalan secara konsisten.
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif ini membawa pesan kuat bagi pemangku kebijakan. Masyarakat Blitar menginginkan program strategis MBG tetap hadir dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta bebas dari praktik lancung demi kesejahteraan rakyat.
Koordinator aksi, Jaka Prasetya GPI, menyatakan gerakan ini muncul sebagai respons atas adanya kelompok tertentu yang mencoba mengobrak-abrik program strategis nasional tersebut, Kami bergerak karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab ingin menghentikan MBG. Program ini sangat bagus dan menyentuh banyak kalangan,” tegasnya pada Kamis (18/6/2026).
Jaka memaparkan, manfaat MBG di Kabupaten Blitar sangat nyata. Program ini tidak hanya menjangkau 211.000 anak sekolah setiap hari, tetapi juga meluas ke petani, nelayan, dan kaum buruh yang terlibat dalam rantai pasok. Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghitung secara ketat kandungan kalori, karbohidrat, dan protein dalam setiap menu untuk memastikan ketahanan tubuh serta kecerdasan anak di masa depan.
Dalam orasinya, massa menyampaikan empat tuntutan pokok. Pertama, pemerintah harus melanjutkan MBG guna meningkatkan kualitas SDM. Kedua, manfaatkan program ini sebagai katalisator untuk mewujudkan petani dan peternak mandiri. Ketiga, dorong kemandirian pangan dan stabilitas harga berkelanjutan. Keempat, pastikan program ini mengarah pada terwujudnya Generasi Indonesia Emas 2045.
Jaka mengajak para penentang program untuk melihat langsung kondisi anak-anak di pelosok desa, pinggiran laut, dan hutan. “Mereka sangat membutuhkan asupan gizi ini setiap hari. Jika mereka memiliki nilai kemanusiaan, mereka tidak akan menyuarakan penolakan,” ujarnya dengan tegas.
Menyikapi kasus hukum yang menjerat mantan Ketua BGN, Jaka menegaskan bahwa pemerintah sedang memperbaiki sistem melalui jalur hukum yang ditempuh Kejaksaan Agung. “Jangan salahkan programnya. Perbaikan sistem ini justru menjadi pijakan agar MBG berjalan lebih bersih dan tepat sasaran. Berhenti sesaat bukan berarti berhenti selamanya,” jelasnya.
Penulis : Rosyid Muhaimin.
Editor : Akasa Putra.
