Uncategorized

Ada Apa Dengan Rencana Merubah Definisi KORUPSI..? Alarm SERIUS…!!

jatimlines1 Diterbitkan 14:13 2 menit membaca
Ukuran Teks:

Oleh Mas Yun

Bangsa ini wajib waspada dengan sinyal ada dorongan mengganti definisi korupsi yang akan berimbas serius pada maraknya korupsi dan pencurian uang negara, karena ada skenario merubah kata pokok dalam definisi korupsi sebagaimana UU Tipikor saat ini.

Kini jadi topik bahasan baru, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan peninjauan ulang definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar selaras dengan standar internasional UNCAC tanpa bertumpu pada unsur kerugian keuangan negara.

Usulan ini bertujuan agar risiko keputusan bisnis tidak serta-merta dikategorikan sebagai tindakan korupsi dan telah disetujui untuk dikaji secara akademis oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk informasi lebih lanjut mengenai usulan tersebut.

Begitu ide pikiran Luhut, yang dapat menarik ruang curiga bagi banyak orang untuk menakar maksud dan tujuan gagasan ini, mengkaitkan dg upaya pengamanan bagi oligarki atau mungkin BUMN, DANANTARA dan sebagainya, agar aman dan leluasa melakukan penyimpangan dana.

Mari kita bandingkan dengan definisi korupsi sesuai hukum Indonesia saat ini.

  1. Poin Utama dalam Konvensi PBB (UNCAC) yang dijadikan dasar Luhut.
  • Fokus pada Penyuapan:

Konvensi ini menitikberatkan pelanggaran pada tindakan penyuapan (baik penyuapan pejabat publik nasional, pejabat asing, maupun penyuapan di sektor swasta).

  • Tidak Ada Unsur Kerugian Negara:

Berbeda dengan hukum di Indonesia yang memasukkan kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi, standar internasional dalam UNCAC tidak berpusat pada hitungan kerugian negara tersebut.

  1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), korupsi didefinisikan sebagai:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

3.Definisi Korupsi menurut para ahli

  • Robert Klitgaard: Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan publik dan tugas resmi demi keuntungan pribadi.
  • Syekh Hussein Alatas:

Penempatan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum melalui pelanggaran norma, pencurian, penipuan, atau pengkhianatan.

  • Haryatmoko:

Penyalahgunaan posisi atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau golongan.

  • Gunnar Myrdal:

Masalah pemerintahan yang berkaitan dengan penyuapan dan penurunan integritas pejabat.

  • Guy Benveniste:

Tindakan ilegal, pencarian keuntungan pribadi, atau bermuatan politis/ideologis.

  • Subekti dan Tjitrosoedibio:

Perbuatan curang atau tindak pidana yang merugikan pihak lain dan negara dalam kamus hukum (corruptie).

Ini alarm serius bagi bangsa ini, adanya upaya para Koruptor membentengi dirinya dengan perubahan definisi korupsi..!!