Badai Kenaikan Pajak di Pati: Ketegangan Antara Pemerintah dan Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tengah diliputi gelombang kegelisahan atas pengumuman penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga menembus angka mencengangkan, sekitar 250 persen. Keputusan ini seolah menjadi badai di tengah tenangnya aktivitas warga, memunculkan pertanyaan dan resistensi yang tak terelakkan.

Bupati Pati, Sudewo, dalam sebuah pernyataan resmi beberapa waktu lalu, mengumumkan persetujuan penyesuaian tarif PBB-P2 yang mencapai kurang-lebih 250 persen.

Langkah ini dinilai perlu, mengingat selama 14 tahun terakhir, PBB di wilayah ini tidak pernah mengalami kenaikan.

“Kami kini tengah berkoordinasi dengan para camat serta PASOPATI untuk membahas penyesuaian pajak bumi dan bangunan. Kesepakatan bersama menunjukkan kenaikan sekitar ±250 persen, karena memang PBB sudah lama tak diubah selama 14 tahun,” ujar Sudewo dikutip dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, Selasa (5/8/2025).

Kenaikan PBB yang signifikan ini dirancang sebagai mesin penggerak percepatan pembangunan daerah.

Bupati Sudewo bahkan membuka kaca jendela perbandingan, menggambarkan betapa PBB di Pati masih tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah.

Namun, bagi warga yang merasakan beban hidup sehari-hari, kebijakan ini datang bak ombak besar yang mengguncang perahu kecil.

Gelombang protes pun tak terelakkan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengambil langkah tegas dengan menggelar aksi penolakan dan membangun posko penggalangan dana sebagai bentuk solidaritas dan perlawanan terhadap kebijakan tersebut.

Namun, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati mendatangi dan membubarkan posko penggalangan dana tersebut, yang berujung pada ketegangan dan kericuhan.

Kisah ini bermula pada Selasa (5/8), ketika petugas Satpol PP mengunjungi posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di sekitar Alun-alun Pati.

Dialog antara petugas dan massa berlangsung penuh ketegangan, nyaris kala dua arus besar yang berbeda saling bertabrakan.

Akhirnya, petugas mengambil donasi yang telah dikumpulkan, memancing reaksi keras dari massa.

Ketegangan memuncak ketika massa duduk di atas truk Satpol PP, berusaha merebut kembali barang-barang hasil donasi.

Kardus-kardus dilempar ke jalan, suara protes bergema di udara, melukiskan kemarahan yang tertahan lama dalam dada warga.

Adu mulut pun mewarnai situasi yang sudah memanas, dan di tengah keributan itu, Plt Sekda Pati, Riyoso, terlihat hadir. Namun, demi meredam suasana, petugas memutuskan membawa Riyoso kembali ke kantor Bupati.

Supriyono, koordinator aksi, dengan tegas menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Pati yang dianggap arogan dan menutup ruang dialog.

Ia menegaskan, pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan resmi terkait penggalangan dana yang dilakukan sejak 1 Agustus 2025 kepada kepolisian dan Bupati Pati. Namun, apa yang terjadi justru bertolak belakang.

“Donasi berupa air mineral dari masyarakat Kabupaten Pati kami kumpulkan sebagai wujud kepedulian. Kami menolak tindakan yang menyita hasil donasi tersebut, padahal surat pemberitahuan aksi kami sudah dikirim ke Kapolresta dan Bupati,” terang Supriyono kepada wartawan di lokasi, Selasa (5/8/2025).

Peristiwa ini menggambarkan cermin ketegangan antara kebijakan pemerintah yang dinilai penting untuk kemajuan daerah dan suara rakyat yang merasa terbebani oleh beban baru.