BEM Seluruh Indonesia Gelar Aksi Demonstrasi, Tuntut Kebijakan Pemerintah yang Pro-Rakyat

Malang, JATIMLINES.ID – BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi selama tiga hari, mulai Senin, 17 Februari 2025 hingga Rabu, 19 Februari 2025, di berbagai daerah di Indonesia. Aksi yang mengusung tema #IndonesiaGelap ini bertujuan menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.

Salah satu tuntutan utama aksi ini adalah pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap merugikan kepentingan rakyat. Selain itu, BMSI juga menuntut transparansi status pembangunan program Bantuan Makanan Bergizi (BMG) serta evaluasi terhadap pelaksanaannya.

KLIK DISINI UNTUK MEMBACA BERITA MENARIK LAINNYA

“Gerakan ini, salah satu bentuk kecintaan kita sebagai mahasiswa dan anak muda. Kita benar-benar mencintai bangsa kita . Karena kalau kita tidak bergerak maka siapa lagi yang menyuarakan perhatian kita. Kita khawatir dari pembacaan data analisis kita, Kita terbawa arus krisis ekonomi” tegas Harianto, salah satu perwakilan BEM SI dari Universitas Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat dalam diskusi terbuka di Kompas TV.

Aksi ini juga menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Minerba, menentang dwifungsi TNI. Selain itu, BEM SI mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kondisi negara yang dinilai semakin memburuk.

BEM SI menilai kebijakan pemerintah selama ini tidak berpihak pada rakyat dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.Aksi ini juga menjadi ajakan kepada seluruh masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keterkaitan #indonesiagelap dan #kaburduluaja meeipakan implementasi dari anak muda. #indonesiagelap yang diinisiasi oleh gerakan-gerakan mahasiswa, kemudian anak-anak muda mengimplementasikan bahwa Indonesia kita gelap maka #kaburajadulu yang menimbulkan kedua tajuk tersebut menjadi viral.

“Implementasi kebijakan yang gelap artinya ketika di atas terang tapi masyarakat-masyarakat di bawah masih gelap. Contoh bagaimana diaturnya tentang pemotongan anggaran namun di bawah Domino begitu besar, masyarakat awam tidak paham, ini akankah mempengaruhi kekurangan gaji kita dan UKM UKM bawah ini resah. Bagaimana gelapnya satu sisi di Indonesia baik di sektor hukum, kebijakan ekonomi sistem pendidikan yang masih gelap serta transparansi pajak dari rakyat untuk rakyat masih gelap,” tegas Harianto.

Aksi ini merupakan panggilan terhadap seluruh masyarakat agar terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat terdapat 13 poin tuntutan masa aksi Indonesia gelap:

1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Cabut proyek strategis nasional wujudkan reforma agraria sejati. Proyek strategis nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tangan rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi undang-undang minerba. Revisi undang-undang minerba hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

4. Hapuskan multifungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

5. Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang disuruh dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi total program akan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran terlaksana dengan baik dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

9. Mendesak presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Menolak revisi undang-undang TNI, Polri dan kejaksaan yang mana revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah penguasaan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan rombak kabinet merah putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.

12. Menolak revisi peraturan Dewan perwakilan rakyat (DPR) tentang tata tertib (tertib) yang mana revisi tatib ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.

13. Reformasi kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.

“Setiap hari dan tempat adalah perjuangan bagi kaum miskin tertindas dan termarjinalkan kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang jahat tapi dianya orang baik malah menolak diam!,” tegas Daniel Alexander Siagian, Aliansi Suara Rakyat (ASURA) Malang, BEM Malang Raya.