BPK Apresiasi Komitmen Pemerintah dalam Laporan VNR SDGs 2025

Jakarta – Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Daniel Lumban Tobing, menyatakan bahwa konsistensi dalam penyusunan dan penyampaian Voluntary National Review (VNR) Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Tahun 2025 mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

“BPK mengapresiasi komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Laporan VNR yang keempat,” ujarnya saat menyerahkan Laporan Hasil Review (LHR) atas VNR SDGs Indonesia Tahun 2025 kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di lansir di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Review yang dilakukan BPK, atas permintaan resmi Kementerian PPN/Bappenas, mengacu pada tiga fokus utama, yaitu: keselarasan Laporan VNR dengan laporan sebelumnya serta dokumen nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs; kesesuaian dengan due process internasional dari United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA); serta relevansi laporan terhadap hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK.

Dari hasil review tersebut, terdapat sejumlah capaian positif, seperti penyusunan laporan yang inklusif dan partisipatif melalui keterlibatan beragam pemangku kepentingan, peningkatan kualitas narasi, data, serta analisis tren pada lima tujuan utama SDGs. Selain itu, kurasi praktik baik juga menjadi nilai tambah yang memperkaya pelaporan sekaligus memperkuat pembelajaran nasional.

Meski demikian, BPK mengidentifikasi beberapa ruang perbaikan, di antaranya penguatan prinsip SDGs dalam laporan, peningkatan respons terhadap tantangan yang muncul dalam VNR sebelumnya, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK secara lebih optimal.

Daniel juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah, antara lain menjaga konsistensi pengungkapan prinsip SDGs, memperkuat integrasi SDGs dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta memastikan pemenuhan due process sesuai pedoman internasional.

“Kesiapan BPK untuk terus memberikan pendampingan dan masukan dalam pelaksanaan pelaporan VNR ke depan menjadi penting agar transparansi, akuntabilitas, serta kualitas VNR semakin meningkat. Ini merupakan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola dan integritas pelaksanaan SDGs di Indonesia,” tuturnya.

Sebagai catatan, ruang perbaikan yang disampaikan BPK telah diakomodasi dalam versi final Laporan VNR SDGs Indonesia Tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap pembelajaran berkelanjutan dan penyempurnaan pelaporan VNR ke depannya.