BATU, JATIMLINES .ID – Pemerintah Desa Sumberbrantas dan Desa Tulungrejo akhirnya menerima peta kawasan hutan resmi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jawa-Madura.
Peta tersebut diserahkan oleh Kepala BPKH Wilayah XI, Andi Setiawan, kepada Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, dalam kegiatan Sosialisasi Batas Kawasan Hutan yang digelar di Kantor Kecamatan Bumiaji, Kamis (29/10/2026).
Penyerahan peta ini menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum terkait batas kawasan hutan di wilayah Kecamatan Bumiaji yang selama ini menjadi kawasan strategis sekaligus rawan konflik tenurial antara kepentingan konservasi dan aktivitas masyarakat.

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kecamatan Bumiaji memiliki peran yang sangat strategis sebagai kawasan tangkapan air atau catchment area di lereng Gunung Arjuno–Welirang. Lebih dari itu, Desa Sumberbrantas juga dikenal sebagai lokasi hulu dan mata air utama Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur yang menjadi sumber kehidupan jutaan warga.
Karena posisi strategis tersebut, persoalan batas kawasan hutan tidak bisa dilihat secara hitam putih semata sebagai persoalan administratif, tetapi harus berjalan beriringan antara aspek perlindungan lingkungan dan jaminan penghidupan masyarakat yang telah lama bermukim dan bertani di sekitar kawasan.
“Yang kita harapkan, kepastian hukum dan kelestarian hutan bisa berjalan beriringan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Kecamatan Bumiaji ini adalah paru-paru dan tandon airnya Kota Batu dan Jawa Timur. Persoalan yang ada harus diperjelas berdasarkan data dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan, tidak boleh berdasarkan asumsi,” ujar Wawali Heli Suyanto.
Heli menegaskan, peta yang diserahkan oleh BPKH Wilayah XI ini diharapkan menjadi rujukan utama dan bahan untuk memperjelas informasi batas kawasan hutan yang selama ini masih sering menimbulkan perbedaan persepsi antara dokumen resmi dan kondisi faktual di lapangan.
Jika di lapangan ditemukan perbedaan antara peta resmi dengan kondisi eksisting, seperti adanya permukiman, lahan pertanian produktif, atau fasilitas umum yang masuk dalam klaim kawasan hutan, maka hal tersebut harus segera diverifikasi secara bersama-sama dengan melibatkan semua pihak.
“Kami berharap peta ini menjadi bahan untuk memperjelas informasi batas kawasan sekaligus mendukung verifikasi jika ditemukan perbedaan antara dokumen resmi dan kondisi lapangan. Pemkot Batu siap memfasilitasi koordinasi dengan instansi terkait agar setiap persoalan ditindaklanjuti secara transparan, akuntabel, dan sesuai kewenangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKH Wilayah XI, Andi Setiawan, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari tugas BPKH untuk melakukan pemantapan kawasan hutan, mulai dari pengukuhan, penatagunaan, hingga penataan batas. Penyerahan peta ini bertujuan agar pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki pegangan data yang sama dan valid.

Pihaknya juga membuka ruang dialog bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyampaikan data pembanding jika memang ada ketidaksesuaian di lapangan, sehingga dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pemerintah Kota Batu berharap dengan adanya kejelasan peta ini, upaya pelestarian hutan di lereng Arjuno-Welirang dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan hak dan rasa keadilan bagi masyarakat Desa Sumberbrantas dan Tulungrejo yang selama ini turut menjaga kelestarian lingkungan.
“Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimcam Bumiaji, Kepala Desa Sumberbrantas, Kepala Desa Tulungrejo, perwakilan Perhutani, serta tokoh masyarakat setempat,” pungkasnya.
Penulis : Akasa Putra.
Editor : Akasa Putra.