Oleh Mas Yun
Gibran telah mundur dari wakil presiden, kita apresiasi sebagai anak muda yg masih punya jiwa ksatria dan cinta tanah air, dg mempertimbangkan stabilitas nasional, setelah negeri ini diramaikan dg aneka konflik berkepanjangan tentang syarat dia dalam pencalonan.
Namun perlu diingat bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada Gibran secara personal, melainkan juga melekat pada institusi negara yang memproses, memverifikasi, dan mengawasi tahapan pencalonan.
Berdasarkan perkembangan hukum hingga November 2026, berikut adalah pihak-pihak yang dinilai memiliki tanggung jawab atas polemik tersebut:
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memegang tanggung jawab utama dalam proses verifikasi administrasi syarat pencalonan. Dalam putusan perselisihan pemilu yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat bahwa penerapan asas praduga keabsahan oleh KPU perlu diperkuat dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian berlapis. Pihak KPU sendiri menyatakan bahwa tanggung jawab atas proses verifikasi yang telah dilaksanakan tetap melekat pada mereka, meskipun KPU berargumen telah menjalankan prosedur sesuai aturan yang berlaku. Buntut dari persoalan ini, komisioner KPU periode 2022–2027 juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan dokumen palsu serta diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran etik.
Kementerian Pendidikan (Kemendikbudristek / Kementerian yang membidangi pendidikan)
Institusi ini bertanggung jawab atas penerbitan dokumen dasar yang digunakan dalam pendaftaran, yakni Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan luar negeri setara SMA/SMK. Penilaian serta penyetaraan ijazah atau riwayat studi dari luar negeri merupakan kewenangan penuh kementerian tersebut. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan suket penyetaraan tersebut dan menyatakannya tidak sah secara administratif.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Direktur SCL Taktika Konsultan, Iqbal Themi, dalam keterangannya pada 7 Oktober 2026 menyoroti bahwa seluruh rantai verifikasi hingga pengawasan pemilu perlu menjelaskan perannya masing-masing kepada publik. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki fungsi mengawasi kepatuhan prosedur verifikasi syarat administrasi calon yang dilakukan oleh KPU agar sesuai dengan regulasi.
Mahkamah Konstitusi (MK) – Terkait Syarat Usia
Selain polemik dokumen pendidikan yang mencuat pada 2026, pada awal tahapan Pilpres 2024 (Oktober 2023), kontroversi pencalonan Gibran juga berkaitan dengan perubahan syarat batas usia minimal capres-cawapres melalui putusan MK. Saat itu, ahli hukum tata negara seperti Prof. Ridwan menyoroti keputusan KPU yang langsung menerima pendaftaran Gibran sebelum Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 direvisi sesuai putusan MK, serta menyinggung konflik kepentingan hakim konstitusi saat itu, Anwar Usman.
Kini saatnya publik menagih tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat, kalau bangsa ini konsisten dan dengan lantang menyuarakan Indonesia negara yang berdasarkan supremasi hukum dan keadilan.
Jangan mudah lupa dan toleran terhadap tindakan yg mengkianati dan mencidrai demokrasi, mereka harus di usut tuntas, jangan bersembunyi di legalitas kewenangan lembaga negara, karena mereka telah menjalankan tugasnya secara ngawur dan sewenang-wenang..!