Oleh : Naura Aulia Zindra, Anisa Fitria Utami, S.E., M.E. Program Studi Ekonomi Pembangunan-UPN“Veteran” Jawa Timur
Penanganan kawasan kumuh tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan rumah dan infrastruktur lingkungan. Upaya tersebut juga perlu disertai pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian. Hal inilah yang menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surakarta melalui penyusunan Kajian Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Kumuh Kota Surakarta.
Di balik kajian itu, ada kerja mahasiswa magang, mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur, Naura Aulia Zindra, turut terlibat melalui kegiatan magang. Kontribusi yang dilakukan berfokus pada pengumpulan data primer dan sekunder, koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pengelolaan data yang dibutuhkan BRIDA untuk menyusun kajian.
Kajian ini berangkat dari kondisi penanganan permukiman kumuh di Kota Surakarta yang menunjukkan perkembangan. Berdasarkan data dalam kajian BRIDA Kota Surakarta tahun 2026, luas kawasan kumuh yang sebelumnya tercatat 135,97 hektare pada 2020 berkurang menjadi 50,06 hektare pada akhir 2025. Meski demikian, penataan fisik masih perlu diikuti langkah yang menyentuh kondisi sosial dan ekonomi warga agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih menyeluruh.
Kajian tersebut juga mencatat bahwa 26 kelurahan yang memiliki lokasi kumuh dihuni sekitar 339.801 jiwa atau 57,5 persen dari penduduk Kota Surakarta. Di kelurahan-kelurahan itu, Proporsi keluarga pada Desil 1 di kelurahan-kelurahan tersebut mencapai 7,71 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kota sebesar 6,97 persen. Angka ini memperlihatkan perlunya program pemberdayaan yang mampu menjangkau masyarakat rentan secara tepat sasaran.
Dari Draf Kajian ke Daftar Kebutuhan Data
Kegiatan mahasiswa diawali dengan mempelajari draf kajian yang diberikan mentor, Ghulam Fathul Amri. Dari dokumen tersebut, mahasiswa memahami topik yang dibahas sekaligus mengidentifikasi data yang masih dibutuhkan untuk melengkapi kajian. Kebutuhan data yang telah tercantum dalam daftar periksa kemudian menjadi acuan dalam menentukan instansi yang perlu dihubungi.
Bersama satu mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret, mahasiswa membantu menyiapkan surat permohonan data beserta rincian informasi yang dibutuhkan. Pengajuannya dilakukan lewat aplikasi perizinan E-Litbang BRIDA Kota Surakarta, kemudian disampaikan kepada OPD dan instansi terkait melalui kunjungan langsung. Setelah surat diterima, mahasiswa melakukan tindak lanjut untuk mengetahui perkembangan permohonan dan memastikan data yang dibutuhkan dapat diperoleh.
Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan perangkat daerah menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui permohonan dokumen dan informasi administratif dari instansi terkait. Proses tersebut antara lain mencakup wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja pada 23 Oktober 2026, Disperumkimtan pada 28 Oktober 2026,Dinas Sosial 28 Oktober 2026.



Wawancara Dinas Tenaga Kerja, 23Oktober 2026
Selain melakukan wawancara dengan perangkat daerah, mahasiswa juga turut mengumpulkan data primer secara langsung dari masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh Kota Surakarta serta observasi lokasinya. Kegiatan wawancara/pengisian kuesioner tersebut dilaksanakan di Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, yang termasuk dalam kategori kawasan kumuh ringan di Kota Surakarta. Pengumpulan informasi dari masyarakat ini menjadi bagian dari upaya melengkapi data mengenai kondisi dan kebutuhan warga di lokasi kajian, sehingga penyusunan strategi pemberdayaan ekonomi tidak hanya bertumpu pada informasi dari instansi pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang disampaikan langsung oleh masyarakat.


Wawancara Warga Kawasan Kumuh Kelurahan Sewu,3 November 2026

Data yang diterima kemudian diperiksa kelengkapannya, dikelompokkan sesuai kebutuhan kajian, dan dihimpun dalam Google Drive agar dapat diakses oleh mentor. Mahasiswa juga membantu menyusun transkrip wawancara, mencatat perkembangan data yang telah diterima maupun yang masih perlu ditindaklanjuti, serta menyiapkan materi dan skrip presentasi hasil kajian.
Dinamika di Lapangan,Merajut Koordinasi Lintas Instansi
Perjalanan mengumpulkan data tidak selalu singkat. Karena melibatkan banyak instansi dengan agenda dan tahapan administrasi masing-masing, koordinasi perlu dilakukan berulang. Sebagian permohonan masih menjalani proses internal di instansi terkait, sehingga mahasiswa aktif berkunjung dan menjalin komunikasi agar prosesnya tetap bergulir.
Hingga tahap penyusunan kajian, beberapa data belum berhasil diperoleh secara lengkap. Data tersebut antara lain data keluarga penerima manfaat perlindungan sosial dari Dinas Sosial; data koperasi aktif dan tidak aktif per kelurahan serta peserta pendampingan UMKM Center dari Dinas Koperasi dan UKM; daftar program dan pagu anggaran pemberdayaan dari BPKAD; serta data penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan ultra mikro dari Bank BRI dan Bank Jateng.
Keterbatasan tersebut justru menjadi pelajaran berharga. Riset kebijakan tidak hanya membutuhkan ketelitian administrasi, tetapi juga komunikasi yang baik, kolaborasi lintas instansi, dan pengelolaan waktu. Ke depan, keterpaduan data antarinstansi akan semakin memperkuat kualitas kajian dan perencanaan pembangunan kota Surakarta.
Hasil Kajian
Dari data dan informasi yang berhasil diperoleh, BRIDA menyusun analisis mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, aset penghidupan, jangkauan program pemberdayaan, serta kebutuhan penguatan kebijakan. Kajian tersebut kemudian merumuskan strategi “Daya Kampung” yang terdiri atas lima pilar, yaitu Data, Kerja, Usaha, Ruang, dan Kolaborasi.
Pilar Data menekankan pentingnya keterpaduan informasi sebagai dasar penentuan sasaran program. Pilar Kerja diarahkan pada perluasan akses pelatihan dan kesempatan kerja. Pilar Usaha berfokus pada penguatan usaha mikro melalui pendampingan, fasilitasi legalitas, peralatan produktif, dan akses pembiayaan. Pilar Ruang mendorong tersedianya ruang yang dapat mendukung kegiatan ekonomi warga. Sementara itu, Pilar Kolaborasi menghubungkan pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan.
Kajian juga menetapkan tujuh kelurahan sebagai prioritas utama pemberdayaan ekonomi, yaitu Sangkrah, Mojo, Joyotakan, Semanggi, Pucangsawit, Nusukan, dan Gandekan. Penetapan prioritas tersebut didasarkan pada indikator yang digunakan dalam kajian, antara lain luas kawasan kumuh, jumlah dan proporsi keluarga Desil 1, serta tingkat pendidikan penduduk. Dengan pendekatan ini, program diharapkan dapat diarahkan pada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Daya Kampung berupaya mempertemukan penataan lingkungan dengan penguatan ekonomi warga. Artinya, pemberdayaan tidak boleh berhenti di pelatihan, tetapi juga harus memperhatikan akses terhadap peralatan, modal, tempat usaha, pemasaran, dan dukungan lintas instansi.
Masukan untuk Penyempurnaan Kajian
Hasil kajian dipresentasikan oleh mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur bersama satu mahasiswa UNS di hadapan pegawai BRIDA pada 6 November 2026. Mahasiswa turut mempresentasikan,menjelaskan dan penyampaian hasil. Sesi ini sekaligus menjadi ruang diskusi untuk menjaring pertanyaan, gagasan, dan masukan dari pegawai BRIDA
Salah satu hal yang dibahas adalah perlunya pendekatan pendampingan yang sesuai dengan karakteristik setiap wilayah. Pegawai BRIDA menyoroti kondisi ketika kemiskinan telah berlangsung lama dan memengaruhi kebiasaan maupun pola pikir masyarakat. Karena itu, pendampingan perlu memahami kondisi sosial, kebutuhan, dan potensi warga, bukan menerapkan program yang sama untuk seluruh kawasan.
Diskusi juga menyoroti persoalan permukiman di bantaran sungai, termasuk kawasan Tipes dan Joyotakan. Kondisi lingkungan yang tidak tertata serta risiko banjir saat musim hujan dinilai membutuhkan pendekatan yang menghubungkan penataan kawasan, pengurangan risiko bencana, dan pengembangan ekonomi warga. Selain itu, karakteristik wilayah yang menjadikan suatu kelurahan sebagai prioritas perlu dijelaskan secara lebih terperinci.
Pada bidang ketenagakerjaan, muncul gagasan agar pelatihan kerja dibuat lebih menarik dan mudah diikuti masyarakat. Warga yang sudah bekerja atau memiliki kegiatan lain sering kali menghadapi keterbatasan waktu untuk mengikuti pelatihan. Oleh sebab itu, pilihan jadwal yang lebih fleksibel dan pemberian uang saku sebagai pengganti pendapatan harian menjadi hal yang dapat dipertimbangkan.
Pegawai BRIDA turut memberi perhatian pada validitas data pendapatan yang menunjukkan perubahan angka. Angka tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan sumber dan ketepatannya, termasuk melihat kemungkinan pengaruh kenaikan upah, perubahan pekerjaan, atau tambahan sumber pendapatan. Dengan demikian, perubahan angka pendapatan tidak langsung disimpulkan sebagai dampak program sebelum dipastikan datanya terverifikasi.
Dari sisi kebijakan, diskusi mempertanyakan urgensi usulan Peraturan Wali Kota mengenai Daya Kampung. Sebelum menyusun regulasi baru, perlu ditelaah kebijakan yang telah ada, termasuk Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.. Penelaahan ini diperlukan agar rekomendasi tidak tumpang tindih dan dapat diarahkan pada penguatan kebijakan yang sudah berjalan apabila lebih sesuai.
Masukan lain berkaitan dengan alasan pemilihan 7 kelurahan prioritas dari 26 kelurahan yang memiliki lokasi kumuh. Dasar pemilihan perlu dijelaskan dengan indikator yang terukur agar prioritas program dapat dipahami. Seluruh masukan ini menjadi catatan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut untuk penyempurnaan kajian, dan belum menjadi perubahan yang diterapkan pada revisi akhir.
Kontribusi Mahasiswa dalam Mendukung Riset Pembangunan Daerah
Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini memberikan pengalaman untuk memahami proses riset kebijakan secara langsung. Mahasiswa tidak hanya mempelajari persoalan ekonomi masyarakat melalui dokumen, tetapi juga berinteraksi dengan perangkat daerah, menyiapkan instrumen wawancara, memeriksa data, dan mengikuti diskusi hasil kajian.
Bagi mahasiswa Ekonomi Pembangunan, pengalaman tersebut menjadi kesempatan untuk menghubungkan pembelajaran di perkuliahan dengan isu kemiskinan, ketenagakerjaan, pengembangan usaha mikro, dan kebijakan pembangunan daerah. Proses ini juga menunjukkan bahwa penyusunan rekomendasi kebijakan membutuhkan data yang memadai, koordinasi berbagai pihak, serta pemahaman terhadap karakteristik masyarakat di setiap wilayah.
Melalui keterlibatan dalam pengumpulan data dan persiapan presentasi, mahasiswa turut mendukung proses penyusunan kajian yang dilakukan BRIDA Kota Surakarta. Ke depan, hasil kajian dan catatan evaluasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat program pemberdayaan ekonomi, Dengan begitu, Kota Surakarta tidak hanya merapikan wajah kampung-kampungnya, tetapi juga membuka jalan bagi warganya untuk bangkit dan mandiri secara ekonomi.