Menanggapi hal itu, Mades Darul menjelaskan bahwa biaya pelatihan Ahli K3 Umum memang bisa mencapai Rp6 juta karena mencakup pelatihan 120 jam selama 12 hari. Namun, ia menegaskan biaya resmi sertifikat yang dibayarkan ke Kemenaker hanya Rp275 ribu, terdiri dari Rp150 ribu untuk sertifikat dan Rp125 ribu untuk Surat Keterangan Bekerja (SKB). Menurutnya, celah penyimpangan justru ada di proses administrasi. “Biasanya memang membutuhkan waktu lama untuk sampai di-approve. Di sanalah kebocoran bisa terjadi,” jelasnya. Ia menambahkan, meski sistem digitalisasi sudah diterapkan, masih ada oknum yang memperlambat proses demi keuntungan pribadi.
Baik Hamid maupun Mades menekankan bahwa persoalan ini harus ditangani serius karena menyangkut keselamatan pekerja. “Ketika kita ngomong tentang K3, semua pihak harus serius. Ini menyangkut nyawa pekerja… ada keluarga di rumah yang menunggu,” tegas Mades. Ia berharap pengungkapan kasus ini oleh KPK menjadi momentum perbaikan sistem agar lebih transparan dan bebas dari praktik suap.
