SURABAYA – Masyarakat Jawa Timur, khususnya buruh dan pengemudi ojek online (ojol), diimbau segera memanfaatkan program Pembebasan Pajak Daerah 2026 Tahap II yang berlaku hingga 30 November 2026. Program insentif fiskal dalam rangka Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur ini telah berjalan sejak 1 Oktober.
Pelaksanaan program ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/570/013/2026 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap II. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memberikan sejumlah keringanan, mulai dari pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga pembebasan PKB progresif.
Khusus bagi buruh, pemerintah memberikan diskon 20 persen atas tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan roda dua dengan nilai pokok PKB maksimal Rp500.000. Sementara itu, pengemudi ojol roda dua memperoleh pembebasan penuh atas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, selama memenuhi persyaratan serta menunjukkan dokumen pendukung saat pengajuan.
Pada agenda pelayanan PKB bersama Bapenda Kota Surabaya di Kantor Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Senin (26/10/2026), petugas Bapenda Jatim menjelaskan kepada mahasiswa magang Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur bahwa terdapat perbedaan mekanisme pembuktian profesi antara buruh dan pengemudi ojol demi memastikan insentif tepat sasaran.

Bagi pengemudi ojol, pembuktian dilakukan dengan menunjukkan aplikasi ojek online aktif yang digunakan untuk bekerja. Petugas menjelaskan bahwa pihak Samsat nantinya akan mencocokkan nomor polisi (nopol) kendaraan yang terdaftar di aplikasi dengan nopol pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diajukan. Selain itu, nama pemilik di STNK tidak harus sama dengan nama pengemudi ojol karena mempertimbangkan kondisi lapangan, di mana banyak pekerja menggunakan kendaraan atas nama kerabat atau pihak ketiga. Kendati demikian, kesesuaian nopol antara aplikasi dan STNK harus sesuai.
Di sisi lain, pemohon dari kalangan buruh perlu menunjukkan dokumen resmi untuk membuktikan status pekerjaannya. Berdasarkan keterangan petugas, dokumen wajib yang harus dibawa meliputi slip gaji terbaru serta surat keterangan bekerja yang diterbitkan oleh pihak perusahaan, kelurahan, atau kecamatan.
Program pemberian keringanan tersebut menjadi langkah strategis dan momentum untuk mengoptimalkan capaian pajak daerah serta memacu efektivitas pemungutan pendapatan sektor publik secara berkelanjutan. Program ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Langkah Pemprov Jatim melalui Bapenda ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tujuan ke-8 untuk mendukung pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Melalui insentif fiskal bagi buruh serta pengemudi ojol, pemerintah daerah turut menjaga keberlanjutan sektor informal agar pekerja tetap produktif menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Mengingat program akan berakhir pada 30 November 2026, masyarakat yang memenuhi kriteria diimbau untuk tidak menunda-nunda dan segera menyiapkan dokumen yang diperlukan sebelum datang ke Samsat terdekat. Warga juga disarankan datang lebih awal guna menghindari potensi penumpukan antrean menjelang penutupan program.
Penulis: Amelia Bunga Pratama, Anisa Fitria Utami S.E., M.E.