Pendukung RUU TNI Dikritik Netizen, Sebut ‘Mahasewa’

INDONESIA, JATIMLINES.ID — Aksi sejumlah orang membawa spanduk bertuliskan “AKSI DAMAI” viral di media sosial saat pengesahaan RUU TNI di depan gedung DPR RI, Kamis (20/3/2025).

Mereka menginginkan DPR segera mengesahkan RUU TNI, namun saat ditanya alasan dukungan, para peserta hanya menjawab “iya” tanpa penjelasan jelas, memicu kritik netizen atas transparansi gerakan tersebut.

Kritik Netizen terhadap Pendukung RUU TNI

Aksi dukungan ini menjadi perhatian warganet karena berlangsung di tengah penolakan luas terhadap RUU TNI yang dinilai kontroversial.

Dalam video yang beredar, peserta aksi terlihat kebingungan saat ditanya alasan mereka mendukung pengesahan RUU tersebut.

Beberapa dari mereka bahkan hanya menjawab “iya” tanpa mampu memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Mendukung ya? Iya. tapi gak tahu kenapa mendukung? iya,” ujar salah satu peserta terbata-bata.

Netizen menduga aksi ini diinisiasi pihak tertentu untuk menciptakan narasi “dukungan publik”. Sejumlah komentar menyoroti ketidakjelasan materi RUU TNI yang didukung, seperti pasal intervensi TNI dalam urusan sipil. “Ini yang namanya mahasewa. Mereka bahkan tak paham apa yang diperjuangkan,” tulis akun @yoloex.

Penjelasan Pemerintah dan Kontroversi RUU TNI

Dilansir dari antaranews.com, Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menyampaikan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini ditujukan untuk memperjelas batasan TNI aktif untuk masuk di ranah jabatan sipil.

“Memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non-militer dengan terlebih dahulu harus meninggalkan tugas jenis aktif atau pensiun,” jelas Sjafrie di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Namun, penolakan tetap bermunculan. Banyak pihak khawatir bahwa RUU ini bisa membuka celah bagi militerisasi pemerintahan dan melemahkan prinsip demokrasi. Kontroversi ini semakin tajam setelah aksi dukungan yang dianggap tidak transparan ini viral, memunculkan lebih banyak pertanyaan tentang keterlibatan publik dalam proses kebijakan.

Kesimpulan

Viralnya aksi ini memperlihatkan polarisasi masyarakat sekaligus mengundang pertanyaan “sejauh mana partisipasi publik dalam isu kebijakan benar-benar berdasar kesadaran, atau hanya bagian dari agenda politis semata?” Perdebatan atas RUU TNI diprediksi masih akan berlanjut.

Ketika partisipasi publik tidak diiringi dengan pemahaman yang cukup, dikhawatirkan isu-isu penting seperti RUU TNI hanya akan menjadi alat permainan politik semata. Perdebatan mengenai regulasi ini diprediksi masih akan terus berlanjut, dan publik perlu lebih kritis dalam menyikapi berbagai narasi yang berkembang.