Sekolah Rakyat: Harapan Baru Anak-Anak Miskin di Jawa Timur

SURABAYA, JAWA TIMUR – Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meluncurkan program Sekolah Rakyat (SR) sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan dan memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini bukan sekadar sekolah biasa, melainkan “boarding school” yang berfokus pada pengembangan ilmu dan kepribadian siswa.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Ibu Dra Restu Novi Widiani MM, menjelaskan bahwa program ini adalah amanah undang-undang untuk memuliakan masyarakat miskin dan terlantar. “Kami ingin memastikan anak-anak ini tidak putus sekolah dan berani bercita-cita tinggi, seperti amanat Bapak Presiden Prabowo, ‘Bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh pemulung’,” ujarnya saat berdialog dengan Radio Suara Surabaya via telepon pada Senin (14/7/2025).

Pembukaan Tahap 1A dengan 1.183 Siswa

Program Sekolah Rakyat Tahap 1A resmi dimulai dengan total 1.183 siswa yang tersebar di 12 lokasi di Jawa Timur. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Surabaya (di UNESA), Jombang, Kediri, Pacitan, Probolinggo, dan Banyuwangi. Jenjang pendidikan yang tersedia meliputi SMP dan SMA di sebagian besar lokasi, sementara Banyuwangi menjadi satu-satunya lokasi yang memiliki rombongan belajar jenjang SD.

“Masing-masing rombongan belajar berisi 25 siswa. Untuk SD di Banyuwangi, ada satu kelas yang berisi 33 siswa karena penggabungan sementara, namun tahun depan akan dibangun lahan baru untuk menampung lebih banyak siswa,” tambah Ibu Restu.

Kurikulum Komprehensif dan Fokus Pengembangan Kepribadian

Sekolah Rakyat menerapkan kurikulum khusus yang digodok bersama oleh Kementerian Sosial dan Kemendikbud. Selain mata pelajaran umum, kurikulum ini menekankan pengembangan kepribadian siswa. “Nilai plusnya adalah di Sekolah Rakyat ini, siswa tidak hanya mengembangkan ilmunya, tetapi juga kepribadian mereka,” jelas Ibu Restu.

Modul-modul khusus telah disiapkan, termasuk “Buku Pintar Sekolah Rakyat”, “Buku Saku Siswa”, “Pedoman Pelaksanaan MPLS di SR”, dan “Rujukan Kegiatan MPLS”. Seluruh modul ini sudah diberikan kepada kepala sekolah dan guru yang telah melalui retreat dan pembekalan materi intensif dari Kementerian Sosial.

Sekolah Rakyat dilengkapi dengan komponen lengkap: 12 kepala sekolah, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan yang mencakup Tata Usaha, Bendahara, Operator Sekolah, Wali Asrama, dan Wali Asuh. “Ada pekerja sosial yang menjadi Wali Asuh, ini yang menjadi nilai plus dalam pengembangan kepribadian siswa,” ungkap Ibu Restu.

Sistem Boarding School dan Kemandirian Siswa

Sebagai “boarding school”, siswa Sekolah Rakyat akan menginap di asrama dan dilatih untuk mandiri. Selain pendidikan formal dari pukul 07.00 hingga siang, mereka juga mendapatkan pendidikan agama dan pelatihan keterampilan hidup seperti mencuci pakaian, membersihkan kamar, dan memenuhi kebutuhan pribadi.

“Inilah yang spesial dari Sekolah Rakyat. Tidak hanya belajar di kelas, tapi mereka juga diajarkan bagaimana memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan dilatih untuk mandiri,” kata Ibu Restu.

Verifikasi Ketat untuk Sasaran Tepat

Penerimaan siswa Sekolah Rakyat dilakukan melalui verifikasi ketat. Mereka yang menjadi sasaran adalah anak-anak dari keluarga yang terdaftar dalam data terpadu sosial ekonomi nasional (Desil 1-2), yang merupakan desil terbawah.

“Data ini diverifikasi ulang oleh Dinas Sosial dan BPS di daerah. Setiap profil siswa lengkap dengan nama, penghasilan orang tua, hingga foto rumahnya. Kami pastikan anak-anak yang masuk adalah mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegas Ibu Restu. Bahkan, jika ada anak miskin yang belum terdaftar dalam Desil 1-2, Dinas Sosial dan BPS akan melakukan verifikasi ulang untuk memastikan mereka mendapatkan kesempatan.

Tahap 1B Segera Menyusul

Setelah Tahap 1A, program ini akan dilanjutkan dengan Tahap 1B yang direncanakan mulai pembelajaran pada 1 Agustus 2025. Tahap 1B akan mencakup 7 lokasi tambahan di Jawa Timur, yaitu Bojonegoro, Jember, Ponorogo, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan. Dengan demikian, total 19 Sekolah Rakyat akan beroperasi di Jawa Timur sebagai rintisan awal.

“Ini adalah rintisan, ke depan kami berharap bisa memiliki kompleks Sekolah Rakyat yang lengkap dengan jenjang SD, SMP, dan SMA di satu lahan yang luasnya lebih dari 6 hektar,” pungkas Ibu Restu.

Pagi ini, Ibu Restu Novi bersama Ibu Gubernur dijadwalkan akan memantau kesiapan Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo, memastikan semua berjalan lancar demi masa depan cerah anak-anak Jawa Timur. (*)