Indonesia, JATIMLINES.ID – Ketegangan antara Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mencuat ke publik. Kali ini, isu mengenai adanya utusan yang meminta PDIP untuk tidak memecat Jokowi serta menuntut pengunduran diri Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menjadi sorotan utama.
Pengakuan PDIP: Ada Utusan yang Meminta Dua Hal Penting
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan kepada media bahwa partainya pernah menerima kunjungan dari seorang utusan pada Sabtu, (14/12/2024).
Dalam pertemuan tersebut, utusan tersebut menyampaikan dua permintaan utama, yakni agar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengundurkan diri serta memastikan bahwa PDIP tidak boleh memecat Joko Widodo, Kamis, (13/3/2025).
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” ujar Deddy dalam pernyataannya yang dikutip Kompas TV (13/3/2025).
Pernyataan ini langsung menuai banyak spekulasi. Siapakah sebenarnya “utusan” tersebut? Apakah benar ada kaitannya dengan Joko Widodo?
Kasus Hasto Kristiyanto dan Tuduhan Kriminalisasi
Isu ini semakin memanas setelah PDIP menyatakan sikap tegas terkait kasus Hasto Kristiyanto. Mantan Sekjen PDIP ini didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi yang melibatkan buronan Harun Masiku.
Kemudian, PDIP menyebut kasus ini sebagai upaya kriminalisasi, sementara Deddy Sitorus menegaskan bahwa partainya tidak akan membenarkan korupsi. Namun, ia justru menyinggung kembali isu utusan misterius tersebut, yang semakin memperkeruh suasana politik.
Tanggapan Joko Widodo
Pernyataan Deddy memancing reaksi keras dari para pendukung Jokowi. Andi Aswan, seorang relawan Jokowi, dalam program Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, Sabtu, (15/3/2025) menantang PDIP untuk mengungkap identitas utusan itu.
“Kenapa tidak dibuka saja [identitas utusan]? Kalau Deddy tahu, buka! Jangan main petak umpet. Ini bikin pendukung Jokowi kesal. Saya enggak main-main! Tapi Jokowi orang sabar, dia dicintai rakyat. Tapi kalau terus dikejar kasus seperti ijazah, wajar dia geram!” ungkap Andi.
Pengamat Politik: “Hukum dan Politik Tidak Boleh Dicampur”
Hendri Satrio, seorang pengamat politik, yang turut hadir dalam acara tersebut menilai bahwa hukum tidak boleh digunakan sebagai alat politik.
“Hukum dan politik tidak boleh dicampur. Kalau hukum ikut selera politik, aparat hukum jadi berpolitik. Presiden-presiden sebelumnya seperti SBY atau Mega tidak diungkit lagi kasusnya. Namun Jokowi, meski sudah selesai menjabat, terus dikejar. Ini wajar publik curiga ada perjanjian ‘tidak saling ganggu’ antar elite,” ungkap Hendri.
Banyaknya tudingan terhadap dirinya membuat Jokowi akhirnya buka suara. Saat diwawancarai di kampung halamannya, Solo, Jawa Tengah, Jumat, (14/3/2025), ia membantah keras semua tuduhan tersebut.
“Kepentingannya apa saya mau mengutus untuk itu, kepentingannya apa? Coba logikanya,”ujar Jokowi dengan nada tegas.
Ia juga menyesalkan tuduhan-tuduhan yang terus diarahkan kepadanya meski ia telah bersikap diam.
“Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dicela saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya,” lanjutnya.
Kesimpulan
Meskipun Jokowi telah membantah tuduhan bahwa ia mengutus seseorang untuk mempengaruhi PDIP, isu ini masih menjadi misteri. Identitas “utusan” yang disebut Deddy Sitorus belum terungkap, sementara hubungan antara Jokowi dan PDIP semakin dipertanyakan.
Apakah ini murni intrik politik menjelang Pemilu 2029, atau ada kepentingan lain di baliknya? Yang jelas, ketegangan politik ini bisa berdampak pada stabilitas politik nasional dalam beberapa tahun ke depan.
