Sri Mulyani Laporkan Agenda Strategis APBN kepada Presiden Prabowo
Jakarta, 23 Juli 2025 — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan laporan komprehensif kepada Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan sejumlah agenda strategis yang menyangkut pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan tiga poin utama, mencakup evaluasi pelaksanaan APBN 2024, perkembangan APBN 2025, serta persiapan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026.
- Laporan Pelaksanaan APBN 2024
Sri Mulyani melaporkan bahwa saat ini Kementerian Keuangan tengah membahas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2024 bersama Badan Anggaran DPR. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah pusat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beberapa rekomendasi akan ditindaklanjuti untuk menjaga kualitas tata kelola keuangan negara.
- Perkembangan APBN 2025
Menteri Keuangan juga melaporkan pembahasan lanjutan mengenai outlook APBN 2025 pasca laporan semester. Defisit anggaran tahun ini diperkirakan akan mencapai 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB), disebabkan oleh dinamika penerimaan negara serta belanja untuk program prioritas. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menjaga keseimbangan fiskal agar mendukung stabilitas ekonomi nasional.
- Persiapan RAPBN 2026
Sri Mulyani turut melaporkan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026, yang dijadwalkan akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada DPR pada 15 Agustus 2025. Beberapa program unggulan yang akan menjadi prioritas di antaranya:
- Makanan bergizi gratis
- Sekolah Rakyat
- Koperasi Merah Putih
- Pemeriksaan kesehatan gratis
- Rehabilitasi sekolah dan madrasah
- Infrastruktur jalan, irigasi, dan bendungan
- Ketahanan pangan melalui perluasan lahan dan sarana irigasi
- Digitalisasi pendidikan
- Penguatan riset dan inovasi
Presiden Prabowo menekankan bahwa belanja negara harus fokus pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Presiden juga menggarisbawahi pentingnya reformasi penerimaan negara melalui optimalisasi perpajakan, serta pengendalian defisit agar tetap dalam koridor fiskal yang sehat.
Dorongan Deregulasi
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga mendorong deregulasi dan penyederhanaan perizinan untuk memperkuat sektor riil, menarik investasi, dan mengurangi ketergantungan pada APBN.
“Perekonomian Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada APBN. Kita perlu mendorong pertumbuhan dari sektor swasta, perdagangan, dan investasi,” ujar Sri Mulyani mengutip Presiden Prabowo.
Sebagai penutup, Sri Mulyani meminta publik untuk menantikan penyampaian resmi Nota Keuangan dan RAPBN 2026 oleh Presiden pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 15 Agustus 2025.
Penulis: Fim
