Wali Kota Surabaya Tanggapi Kritik Utang Daerah dan Isu Pajak Restoran

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan klarifikasi mendalam terkait sejumlah kebijakan fiskal yang tengah menjadi sorotan publik dalam wawancara di acara “Dialog Semanggi Suroboyo” Radio Suara Surabaya, Jumat pagi (22/8/2025). Eri menjelaskan alasannya di balik keputusan meminjam dana untuk pembangunan kota dan membantah isu simpang siur mengenai pengawasan pajak restoran.

Defisit APBD dan Pilihan Berutang

Menanggapi kritik DPRD terkait defisit APBD 2025 sebesar Rp700 miliar yang dianggap disebabkan oleh target pendapatan tidak realistis, Eri menegaskan bahwa akar masalahnya berbeda. Menurutnya, defisit tersebut terutama disebabkan oleh hilangnya potensi pendapatan sekitar Rp600 miliar dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), bukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni.

“Ketika ada pilihan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rakyat tapi mereka menderita, atau meminjam, maka buat saya pemerintah wajib rugi, pemerintah wajib melakukan apa pun demi rakyatnya agar tidak terjadi guncangan,” tegas Eri.

Eri menambahkan, kebijakan pembiayaan ini telah ia sampaikan dan disetujui oleh DPRD. Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), ia mengklaim bahwa saat ini 92 kota lain juga telah mengikuti langkah serupa setelah ia mempromosikan pendekatan ini sebagai solusi agar pemerintah tidak membebani masyarakat. Ia juga meyakinkan bahwa cicilan utang akan dibayar dari PAD murni yang setiap tahunnya mencapai Rp7,8 triliun, tanpa mengganggu program sosial lainnya.

Upaya Menciptakan Kejujuran Pajak

Eri juga menyoroti adanya praktik kecurangan dalam pembayaran pajak restoran, seperti penggunaan dua mesin kasir di mana salah satunya tidak terhubung dengan sistem pemerintah.

“Saya bilang, dengan kejujuran tadi. Ayo kita cari kejujuran. Saya tidak ingin pemerintah kotaku menganggap yang namanya hotel, restoran itu yang adalah saudara kita, dianggap enggak jujur,” ujarnya.