Analisis Intelijen: Kolonel (Purn) Sri Radjasa Bongkar “Operasi Garis Dalam” di Balik Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA – Kolonel (Purn) Sri Radjasa mengungkap analisis tajam dalam podcast Dialektika Madilog Forum di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Selasa, 15 Juli 2025. Ia menyoroti dinamika politik Indonesia, terutama relasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta bayang-bayang konflik Papua yang belum selesai.

Mantan perwira intelijen ini menyebut adanya aroma intrik di balik penugasan khusus Gibran ke Papua. Hal ini tercermin dari reaksi cepat tiga menteri yang menegaskan Gibran tak perlu berkantor di sana.

“Penugasan Wakil Presiden untuk menangani Papua itu sudah ada di dalam undang-undang, dan itu juga sudah dilaksanakan oleh Pak Ma’ruf sebelumnya,” jelas Sri Radjasa.

Namun, ia menyindir adanya ketidakkonsistenan ketika Wapres dipegang oleh Gibran, yang menurutnya justru sibuk dengan hal-hal lain.

“…yang disibukkan dengan kegiatan lain seperti ‘membagi-bagi kosmetik yang tidak mendasar’,” katanya.

Sri Radjasa juga menyebut Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, sebagai pihak yang mengingatkan Gibran soal amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Namun, ia menyebut pernyataan Yusril mengandung kerancuan.

“Gibran mungkin boleh sekali-sekali (ke Papua) tapi tidak berkantor di sana,” ujarnya.
Ia menduga, pernyataan itu berasal dari “arahan bos”, yakni Presiden Prabowo.

Dua Interpretasi Penempatan Gibran di Papua

Sri Radjasa melihat niat awal penempatan Gibran di Papua bisa dimaknai sebagai langkah strategis. Pertama, untuk menjauhkan Gibran dari isu pemakzulan. Kedua, untuk menjauhkan Gibran dari orang-orang dekat Presiden sebelumnya, Joko Widodo.

Namun, menurutnya, Prabowo sendiri tampak ragu menempatkan Gibran jauh dari pusat kekuasaan. Padahal, awalnya Gibran dianggap bisa menjadi tameng atau “bumper” bagi Prabowo atas isu-isu sensitif.

“Ada analisa saya ke sana,” ujar Sri Radjasa.
“Namun demikian juga ada keraguan Prabowo untuk menempatkan Gibran di sana karena latar belakang masa lalu bapaknya.”

Isu Referendum Papua dan Jejak Jokowi

Bagian paling kontroversial dari analisis Sri Radjasa muncul saat ia mengungkap klaim pertemuan antara Jokowi dan Professor Damien Kingsbury, pakar disintegrasi asal Australia. Pertemuan ini disebut berlangsung di Brisbane pada Agustus 2014, sebelum Pilpres.

“Damien Kingsbury ini adalah pakar disintegrasi dan international advisor untuk gerakan separatis di Indonesia semuanya,” ungkapnya.

Menurut Sri Radjasa, misi Jokowi ke Australia adalah untuk membawa dokumen referendum Papua Barat.

“Ini bahaya, ini indikasinya kepada pengkhianatan,” tegasnya.

Ia menyebut pasca pertemuan itu, aktivitas bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) meningkat tajam. Bahkan, Sri Radjasa menuding ada “tangan Amerika” yang membantu mengangkat Jokowi ke kursi Presiden RI.

Ia juga mengkritik proyek food estate seluas dua juta hektare di Papua yang digagas Jokowi. Menurutnya, proyek itu justru mengganggu wilayah tanah adat yang sangat sakral bagi warga Papua.

“Itu semacam kayak bom waktu, karena itu tanah adat, tanah ulayat yang dipakai, yang sangat keramat bagi orang Papua,” katanya.

Presiden Prabowo dan Kekuasaan Minimalis?

Lebih jauh, Sri Radjasa mempertanyakan kekuatan politik Presiden Prabowo. Ia melihat sosok Prabowo yang dulu tampil percaya diri kini lebih berhati-hati bahkan terkesan takut mengambil langkah strategis.

“Ini akan menjadi pembuktian buat Prabowo, ketika sebagai presiden tidak mampu melakukan penyelesaian persoalan bangsa ini dalam waktu dekat, maka Prabowo akan dicap hanya sekadar presiden, tapi bukan negarawan,” katanya.

Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa Prabowo akan terjebak dalam kekuasaan yang normatif dan penuh batasan dari pihak-pihak internal.

“Saya pikir Prabowo akan menjadi presiden dengan kekuasaan minimalis,” pungkas Sri Radjasa.

Analisis ini mengisyaratkan dugaan kuat adanya “operasi garis dalam” yang dilancarkan oleh kubu politik lama untuk mengekang langkah-langkah strategis Presiden Prabowo.