Di tengah jeritan masyarakat yang semakin terhimpit beban ekonomi, wacana soal tunjangan rumah anggota DPR kembali memantik kritik publik. Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir, menyebut tunjangan rumah bagi anggota dewan periode 2024–2029 mencapai Rp50 juta per bulan. Jumlah ini, menurutnya, bahkan masih kurang jika dibandingkan dengan biaya sewa rumah di sekitar Senayan.
Adis mencontohkan, harga kontrakan atau kos di dekat kompleks DPR bisa mencapai Rp3 juta per hari. Jika dikalikan 26 hari kerja, biaya tersebut setara Rp78 juta per bulan. Dengan logika itu, tunjangan Rp50 juta sebulan dinilai justru belum menutup kebutuhan hunian wakil rakyat.
Namun, pernyataan tersebut langsung menuai protes. Di tengah kondisi rakyat yang serba sulit, klaim bahwa tunjangan puluhan juta “belum cukup” dianggap ironi.
Salah satu warga, seorang pengemudi ojek online, (dikutip dari CNN) menuturkan keluhannya.
Penulis: Fim
