Tuban, Jatimlines.id — Pembangunan infrastruktur persampahan tidak otomatis menjamin layanan pengelolaan sampah berjalan berkelanjutan. Tanpa kelembagaan yang kuat, pembagian peran yang jelas, pendanaan, mekanisme pelayanan, serta perubahan perilaku masyarakat, fasilitas yang dibangun berisiko tidak berfungsi optimal setelah proyek berakhir.
Pesan tersebut mengemuka dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pedoman Pembentukan dan Penguatan Organisasi Tata Kelola Layanan Pengumpulan Sampah di Hulu Secara Terpilah Tingkat Kelurahan/Desa Kabupaten Tuban. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum ini berlangsung selama tiga hari, 3 hingga 5 Agustus 2026, di Hotel Lynn Tuban.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengelolaan sampah dari sumber. Sebanyak 111 peserta hadir dalam acara ini, terdiri dari unsur pemerintah daerah (Bapperida, DLHP, Dinkes), kecamatan (Merakurak, Semanding, Palang, Jenu, Tambakboyo, Kerek, Tuban), desa dan kelurahan, serta tim pelaksana, konsultan PT Inersia Ampak Engineers, pendamping, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, World Bank, dan unsur terkait lainnya.
Dalam arahannya saat membuka acara, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Denny Kumara menegaskan bahwa keberhasilan program Indonesia Sustainable Waste Management Partnership (ISWMP) ini tidak boleh berhenti pada terbentuknya organisasi maupun tersusunnya berbagai dokumen program.
“Infrastruktur saja tidak cukup. Yang menentukan adalah apakah organisasi, pembagian peran, pendanaan, dan mekanisme pelayanan dapat terus berjalan walaupun proyek sudah selesai.”jelas Denny.
Pernyataan tersebut menegaskan tantangan utama program persampahan di tingkat lokal: memastikan sistem yang dibangun selama masa proyek dapat tetap beroperasi ketika dukungan proyek, konsultan, dan pembiayaan berakhir.
Jangan Sampai Berhenti Setelah Proyek Selesai
Pemerintah daerah menjadi salah satu aktor kunci dalam keberlanjutan layanan. Ketika proyek selesai, keberadaan sistem pengelolaan sampah tidak boleh ikut berhenti.
“Setelah konsultan selesai dan proses pembiayaan berakhir, siapa yang akan melanjutkan? Pemerintah daerah yang nantinya akan melanjutkan ini semua”, tegas Denny.
Karena itu, proses pendampingan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan dokumen atau memenuhi tahapan administratif. Kapasitas pemerintah daerah dan kelembagaan lokal perlu diperkuat sejak awal agar mampu mengelola sistem secara mandiri.
Pendampingan juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pihak mengenai proses yang sedang berjalan, memperkuat organisasi lokal, sekaligus membangun kesiapan pemerintah untuk melanjutkan layanan ketika proyek telah berakhir.
Ukuran Suksesnya Ada di Rumah Tangga
Program persampahan pada akhirnya akan dinilai dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Bukan dari banyaknya rapat, jumlah peserta kegiatan, atau banyaknya dokumen yang dihasilkan.
Denny Kumara menekankan bahwa ukuran keberhasilan harus bergeser kepada pertanyaan yang lebih sederhana sekaligus mendasar: apakah rumah tangga memperoleh layanan persampahan yang lebih baik, apakah organisasi lokal benar-benar berfungsi, dan apakah pemerintah siap meneruskan sistem tersebut?
“Aktivitas ini berpusat di masyarakat, bukan dokumen-dokumen. Dokumen itu adalah alat yang bisa membantu teman-teman sekalian.”jelasnya.
Dengan demikian, dokumen seperti rencana teknis, perjanjian kerja sama, kerangka kelembagaan dan berbagai perangkat program tetap penting, tetapi posisinya sebagai instrumen. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pelayanan persampahan yang benar-benar bekerja di lapangan.
Pemilahan Dimulai dari Rumah
Penguatan layanan juga diarahkan pada perubahan perilaku masyarakat. Sistem pengumpulan sampah secara terpilah membutuhkan keterlibatan rumah tangga sebagai sumber awal sampah.
Keberhasilan program diharapkan terlihat ketika masyarakat mulai terbiasa memilah sampah dari rumah, sistem pengumpulan berjalan secara teratur, dan volume sampah yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir dapat ditekan. Namun, perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara instan.
“Perubahan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dibutuhkan kesabaran, komitmen, komunikasi dengan masyarakat, serta pendampingan yang berkesinambungan.” terang Denny.
Karena itu, pendamping di lapangan memiliki posisi strategis untuk menjembatani desain program dengan kondisi nyata masyarakat.
Kondisi Lapangan Jadi Titik Awal
Wakil dari World Bank, Arif Mulya juga menegaskan, pendampingan juga diminta tidak menggunakan satu model yang dipaksakan sama untuk seluruh wilayah. Setiap desa dan kelurahan memiliki kondisi eksisting, karakter masyarakat, kelembagaan, serta persoalan persampahan yang berbeda.
“Jangan mengejar kesempurnaan. Tidak ada model yang langsung sempurna. Semua merupakan proses yang berjalan dan diperbaiki berdasarkan feedback serta pengalaman pendampingan.”jelas Arif.
Pendekatan tersebut membuat kondisi eksisting menjadi titik awal sebelum menentukan solusi. Pengalaman selama pendampingan juga perlu dikumpulkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki model dan modul pendampingan.
Dengan cara itu, kegagalan maupun kendala di lapangan tidak semata-mata dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai bahan pembelajaran untuk menemukan model layanan yang lebih sesuai.
Pendamping Diminta Dokumentasikan Perubahan
Tim pendamping juga diminta mendokumentasikan perkembangan program secara konsisten. Dokumentasi diperlukan untuk menunjukkan perubahan kondisi sebelum dan setelah pendampingan sekaligus menjadi bahan evaluasi.
Jangan lupa selalu mendokumentasikan progres. Jadi nanti kita ada sesuatu yang bisa diceritakan: sebelumnya seperti ini, kemudian berjalan, dan sampai hari ini mencapai keadaan yang lebih baik.”
Pesan tersebut sekaligus menempatkan pendampingan sebagai proses pembelajaran bersama. Model yang diterapkan di Tuban diharapkan dapat terus diperbaiki berdasarkan pengalaman lapangan dan, jika berhasil, menjadi referensi bagi pengembangan layanan di wilayah lain.
Pada akhirnya, keberhasilan program persampahan tidak ditentukan oleh seberapa lengkap dokumen atau seberapa banyak infrastruktur yang dibangun. Ukurannya jauh lebih konkret: apakah masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik, apakah kelembagaan lokal mampu bekerja, dan apakah sistem tersebut tetap hidup ketika proyek sudah selesai.
Penulis: Firnas Muttaqin.
Editor : Akasa Putra.
