Pasuruan, Jatimlines.id – Kementerian Sosial (Kemensos) menuai sorotan tajam setelah terungkapnya alokasi anggaran fantastis dalam pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat tahun 2026.
Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), menunjukkan harga satuan sepatu bagi siswa dari keluarga kemiskinan ekstrem dipatok sebesar Rp700.000 per pasang, sebuah angka yang dinilai tidak wajar bagi standar sepatu sekolah nasional.
Berdasarkan data sistem SiRUP Kemensos, total nilai pengadaan mencapai Rp27,5 miliar untuk 39.345 pasang sepatu. Program ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga desil 1 atau kategori kemiskinan ekstrem.
Namun, tingginya pagu anggaran tersebut memicu kekhawatiran publik terkait potensi pemborosan anggaran negara di tengah krisis efisiensi BUMN dan pelemahan nilai tukar rupiah yang kian menekan.
Spesifikasi Kosong dan Celah Akuntabilitas
Sorotan utama tertuju pada minimnya detail teknis dalam dokumen pengadaan. Meski dipatok dengan harga premium setara dengan harga sepatu bermerek di pusat perbelanja, dokumen tersebut hanya mencantumkan keterangan “produk dalam negeri” tanpa merinci bahan, standar kualitas, maupun ketahanan produk.
Sebagai perbandingan, harga pasar untuk sepatu sekolah lokal berkualitas seperti Bata atau Carvil umumnya berada di kisaran Rp150.000 hingga Rp300.000. Terdapat selisih minimal Rp400.000 per pasang yang jika dikalikan dengan total volume pengadaan, mencapai angka Rp15 miliar.
Dana sebesar itu secara matematis dapat digunakan untuk membelikan sepatu bagi 50.000 anak tambahan jika menggunakan harga pasar yang wajar.
Respons Mensos: Dalih Proses Lelang
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan klarifikasi bahwa seluruh penganggaran tersebut ditujukan demi kepentingan siswa.
Ia menekankan bahwa angka tersebut merupakan pagu atas dan harga final kemungkinan akan lebih rendah setelah melalui proses lelang.
“Nanti kan ada proses lelang, bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada,” ujar Gus Ipul merespons polemik tersebut.
Namun, argumen ini dikritisi banyak pihak karena pagu anggaran seharusnya didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memiliki justifikasi pasar yang rasional, bukan angka yang melambung jauh dari realita.
Gelombang Protes Netizen: Dari Sistem hingga “Jatah”
Polemik ini memicu reaksi keras di media sosial, khususnya platform X (twitter). Sentimen publik menunjukkan krisis kepercayaan yang mendalam terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Akun @opinimanweb menuding adanya skema corruption by system. Ia menyoroti bagaimana dokumen pengadaan dan sistem e-katalog bisa disalahgunakan sebagai tameng legalitas untuk harga yang tidak masuk akal.
Sementara itu, akun @yens0906 mengkritik prioritas pemerintah yang membuat program “Sekolah Rakyat” baru sementara banyak gedung sekolah negeri terbengkalai. Ia menilai hal ini cenderung menjadi proyek “mercusuar” demi citra penguasa.
Bahkan, sindiran pedas datang dari akun kang cilok yang menyebut selisih harga tersebut kemungkinan disiapkan untuk mengakomodasi “jatah” berbagai pihak. “700 ribu masih longgar lah itu buat jatah sana sini,” tulisnya secara sarkastik.
Pola Pengadaan yang Mengkhawatirkan
Kasus ini menambah daftar panjang skeptisisme terhadap manajemen anggaran program sosial. Sebelumnya, publik juga menyoroti efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kerugian massal BUMN yang mencapai Rp50 triliun per tahun.
Para pemerhati mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit preventif sebelum proses lelang dimulai. Transparansi spesifikasi menjadi harga mati untuk membuktikan bahwa negara benar-benar hadir bagi rakyat miskin, bukan sekadar menjadikan kemiskinan sebagai komoditas proyek. Tanpa pengawasan ketat, dikhawatirkan sepatu bagi anak-anak paling membutuhkan ini hanya akan berujung pada pemberian produk kualitas rendah sementara selisih anggarannya menguap tak berbekas.
Penulis : Firnas Muttaqin.
Editor : Akasa Putra
