Tuban, Jatimlines.id — Di ruang kerja Koordinasi Kecamatan (Korkot) Tata Kelola Persampahan Tuban, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Gang Nakula 3 Nomor 17, suasana terasa santai Senin siang ini. Anis Sutrijono, Koordinator Korkot Tata Kelola Persampahan Tuban, membuka obrolan santai dengan gagasan sederhana namun mendalam: lembaga yang paling bertahan di desa bukan program proyek, melainkan RT. Senin,(17/08/2026)
Perbincangan yang berlangsung akrab di hari libur ini mengupas akar masalah yang kerap terjadi: banyak program persampahan yang semarak di awal, namun mati perlahan saat dana bantuan habis atau berhenti.
“RT Itu Yang Jalan, Yang Lain Belum Tentu”
“Di desa ini, coba lihat lembaga mana yang sudah bertahan puluhan tahun?” ujar Anis di tengah perbincangan. “BUMDes, program bantuan, atau lembaga baru lainnya — kadang jalan, kadang berhenti. Tapi RT? Dari dulu sampai sekarang tetap hidup.”
Menurut Anis, alasan RT begitu tangguh sederhana: tidak bergantung dana luar. Jika dana desa terhenti, banyak kegiatan ikut berhenti. Namun RT tetap berjalan — dari urunan warga, iuran, kerja bakti, kegiatan 17-an, maulidan, hingga sahur. Semua lahir dari warga, diatur warga, untuk warga.
“Pembangunan desa kalau tidak ada dana desa bisa berhenti. Tapi pembangunan RT? Tetap jalan, karena sumbernya dari kita sendiri,” tegasnya.
Prinsip RT Diterapkan ke Pengelolaan Sampah
Dari pengamatan itu, Anis menarik kesimpulan untuk program persampahan: tidak perlu bikin lembaga baru yang rumit dan lemah. Pakai yang sudah ada — RT dan RW.
Konsep yang ditawarkan terstruktur namun sederhana: pengelolaan sampah dibagi dua, hulu dan hilir. Di hulu, warga memilah dan mengurangi sampah di rumah. Di hilir, sampah dikumpulkan, diangkut, dan diolah di TPS atau bak sampah. Setiap RT akan dipetakan kondisinya — Aktif, Semi-Aktif, atau Belum Aktif — agar pendamping dan tim penyusun bisa menyesuaikan langkah.
Yang paling ditekankan: semua harus tercatat. Iuran, urunan, bantuan, hingga usaha warga — semuanya tercatat jelas. “Baru setelah sumber dana jelas, kita hitung berapa sampah yang bisa ditangani dan atur pengeluarannya. Jangan dibalik,” pesannya.
Bahasa Harus Dimengerti, Jangan Pakai Istilah Elit
Satu hal yang disorot Anis: cara menyampaikan ke warga. Ia menegaskan, istilah seperti “Musdes”, “Rapat Penyusunan”, atau “Berita Acara” terlalu berat dan jauh dari pemahaman warga desa.
“Ganti dengan ‘Rapat Warga’, ‘Kita Sepakati Bersama’, atau ‘Catatan Kesepakatan’. Jelaskan seperti ngobrol biasa. Kalau warga paham, mereka mau ikut. Kalau bahasanya susah, mereka menjauh,” katanya.
Anis juga menyadari realitas di desa: pasti ada perbedaan pendapat. “Ada yang mau ini, ada yang mau itu. Dengarkan semuanya, lalu cari jalan tengah. Keputusan diambil bersama, bukan oleh satu-dua orang.”
Kunci Keberlanjutan: Mandiri & Sederhana
Di akhir perbincangan, Anis merangkum inti dari semua gagasannya: keberlanjutan bukan dari besarnya dana, tapi dari sederhananya sistem dan kuatnya keterlibatan warga.
“Tiru cara RT — mandiri, sederhana, transparan, dan sepakati bersama. Itulah satu-satunya cara supaya pengelolaan sampah di desa ini bisa jalan terus, tidak berhenti hanya karena bantuan dari luar berhenti,” tutupnya sambil tersenyum.
Perbincangan santai ini menegaskan satu hal: solusi terbaik seringkali bukan hal baru yang rumit, melainkan hal lama yang sudah terbukti berjalan — dan RT adalah buktinya.
Penulis : Firnas Muttaqin
Editor : Akasa Putra
