Oleh Mas Yun
Sebagai bagian dari rakyat yang mencintai negeri dan korp Bhayangkara ini, sudah tentu kecewa, prihatin dan marah terhadap perbuatan Pimpinan Bhayangkara era kini yg melakukan upaya makar melalui penyadapan ilegal terhadap Presiden dan banyak tokoh politik beserta warga negara lainnya.
Sejak lahirnya Bhayangkara di era Majapahit, baru kali ini sejarah pengkianatan yg dilakukan pemimpin tertingginya beserta gerombolan jenderalnya melakukan tindakan makar dan mungkin masih banyak personilnya yg terlibat hingga satuan dibawah.
Kini harapan kami pada Presiden, Kapolri saat ini dan Pimpinan lembaga tinggi negara, Lembaga hukum, untuk dapat serius memproses hukum dan mengusut tuntas jaringan para pengkianat Bhayangkara dan Negara ini.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan Pimpinan Bhayangkara dan gerombolannya yang telah menggunakan jabatan, kewenangannya, dan lembaga, maka tidak berlebihan bila rakyat dan negara ini menuntut pertanggungjawaban Bhayangkara secara kelembagaan. [ Sanksi Lembaga ].
Inilah momen penting dan strategis untuk me reorganisasi ulang korp Bhayangkara dalam tatanan kelembagaan negara, dengan memposisikan Polri dibawah Kementerian Koordinator, bukan terpisah dan berada langsung dibawah Presiden, yg cenderung membuat super kuasa dan menciptakan moral adigang adigung bagi personilnya.
Saat era orde Baru, Polri bergabung dg TNI dan pasca Reformasi lembaga TNI di re strukturisasi dibawah Kementerian Pertahanan Sebagai dampak peran masa lalu yang dianggap over peran dengan Dwi fungsinya [ sanksi dalam tata negara ], namun nyatanya tetap exis menjalankan peran dan fungsinya seperti saat ini dengan baik.
Kini lembaga Bhayangkara telah dijadikan Pimpinannya dan gerombolannya melakukan kianat terhadap Presiden dan negara, dan tidak berlebihan bila organisasi Bhayangkara di Reformasi dengan merubah dasar hukumnya dan me-reposisi dalam struktur negara.
Penugasan ribuan personil perwira Polri pada jabatan sipil di era Pimpinan Bhayangkara pengkianat adalah mungkin dapat dimaknai bagian dari skenario mempersiapkan tujuan makar, karena sebelumnya Kapolri telah melakukan pembangkangan terhadap Putusan MK dan Perintah Presiden saat pembentukan Tim Reformasi Polri.
Pemerintah, DPR RI dan rakyat harus menyadari ini dan segera menjadikan agenda bahasan pokok untuk mengembalikan profesionalisme Bhayangkara, menarik semua personil Polri yg kini berada diluar sistem tanpa dasar aturan dan mereposisi Polri dibawah Kementerian Koordinator.
Sebagai gambaran tentang historis terbentuknya Pasukan Bhayangkara era Majapahit dan nilai moral yg harus menjadi dasar tindakan, perbuatan, pikiran, loyalitas dan semangat kerjanya, kami sajikan sejarah terbentuknya. Bhayangkara.
Pasukan Bhayangkara dibentuk pada masa Kerajaan Majapahit (sekitar tahun 1293 atau pada awal berdirinya kerajaan oleh Raden Wijaya dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Jayanagara).
Asal-Usul dan Pembentukan
Arti Nama:
Kata “Bhayangkara” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “menakutkan”, “berbahaya”, atau “pelindung/pengaman” (dalam konteks menjaga ketertiban dan keselamatan).
Peran Gajah Mada: Pasukan ini dikenal luas ketika dipimpin oleh Gajah Mada (yang saat itu masih berpangkat bekel atau perwira tingkat bawah).
Momen Penting (Pemberontakan Rakuti): Nama Bhayangkara mencuat dalam catatan sejarah (Pararaton dan Negarakertagama) ketika Gajah Mada memimpin 15 orang prajurit Bhayangkara untuk mengawal dan menyelamatkan Raja Jayanagara saat terjadi Pemberontakan Rakuti (1319 M).
Tugas dan Fungsi
Pengawal Raja: Berfungsi sebagai pasukan elit penjaga keselamatan raja, keluarga kerajaan, dan pusat pemerintahan Wilwatikta.
Penegak Hukum & Keamanan:
Menjaga ketertiban umum, menindak ancaman dari dalam maupun luar, serta menjadi mata dan telinga (intelijen) kerajaan untuk memantau situasi wilayah.
Disiplin Tinggi:
Anggota pasukan dipilih dari prajurit paling berani dan bersih, dengan aturan moral yang ketat serta kesetiaan mutlak kepada kerajaan.
Semoga narasi ini menginspirasi para pengelola negara dan segenap anggota Bhayangkara bersikap ksatria, setia kepada Presiden, Negara dan Rakyat.