Rakyat inginkan ada keseimbangan yang sejati—antara hak dan kewajiban, antara kesejahteraan pejabat dan cita-cita masyarakat luas. Keadilan sosial mengajarkan bahwa kemakmuran tidak bisa dinikmati oleh segelintir elit sementara mayoritas hidup dalam kesulitan.
Mari jadikan momentum ini sebagai pemantik semangat reformasi yang tidak hanya berbicara tentang peningkatan tunjangan, tapi juga tentang bagaimana sebuah negara bisa hadir secara nyata untuk membangun fondasi keadilan yang lebih kokoh. Suara rakyat adalah barometer keadilan yang tak boleh diabaikan. Dengan sikap terbuka, DPR dan pemangku kebijakan harus mampu merespon dengan keberpihakan yang nyata—bersama rakyat, membangun negeri dengan keadilan sosial sebagai penuntun.
Pada akhirnya, kenaikan tunjangan DPR bukan sekadar isu finansial, melainkan panggilan mendalam akan keberpihakan—keberpihakan yang harus berkelindan dengan integritas dan semangat membangun bangsa yang adil dan makmur bagi semua. Di tengah gelombang harapan dan keluh kesah masyarakat, keadilan sosial adalah jembatan emas yang harus dijaga bersama demi masa depan yang lebih bermartabat dan penuh harapan.
Penulis: Ekowin
