Pendidikan Politik dan Partisipasi: Elemen yang Terabaikan
Masalah kian kompleks ketika masyarakat hanya dilibatkan dalam tahap perencanaan saja. Proses setelah itu — mulai dari pelaksanaan hingga evaluasi — sering kali tertutup. “Kita sering lihat masyarakat hanya bisa mengusulkan, tapi tidak tahu bagaimana hasil akhirnya. Tidak ada feedback,” ungkap Basil dari LSM Caringan Malang Terdidik.
Ia menyoroti lemahnya pendidikan politik yang diberikan oleh aktor-aktor politik kepada konstituennya. “Fungsi partai politik adalah mendidik masyarakat, bukan hanya menyampaikan aspirasi lima tahun sekali. Tapi pendidikan politik soal anggaran desa, pengelolaan dana publik, itu yang tidak ada,” tegas Basil.
Dalam laporan Rencana Pembangunan Daerah Jawa Timur 2025, dari 11.500 lebih usulan pokok pikiran DPRD, hanya empat yang terkait langsung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. “Itu menunjukkan bahwa perhatian terhadap tata kelola desa masih sangat minim,” tambahnya.
Solusi: Keterbukaan dan Sistematisasi
Untuk memperkuat integritas dan mencegah penyalahgunaan, langkah-langkah konkret perlu segera dilakukan. Edukasi publik terhadap aplikasi pengawasan, penguatan inspektorat, forum pengawasan terpadu, serta pembinaan berkelanjutan kepada kepala desa adalah beberapa rekomendasi yang mengemuka.
Yang lebih penting, adalah membangun budaya transparansi yang sistematis. “Berapa anggaran yang diterima, untuk apa digunakan, harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dalam forum-forum desa, itu harus menjadi kebiasaan,” pungkas Pak Said.
Penulis: Fim
