BATU, JATIMLINES.ID – Masukan dari Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah, mengenai perubahan sistem pemilu dari langsung menjadi tidak langsung, membuka ruang diskusi yang penting dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah menilai, mengubah sistem pemilihan umum (pemilu) menjadi tidak langsung tak bisa menjamin nihilnya tindak pidana korupsi.
Meskipun beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa perubahan sistem pemilihan umum dapat berdampak pada tindakan koruptif dan biaya politik yang tinggi, pendapat ini perlu dianalisis lebih dalam untuk menemukan solusi yang efektif dalam memberantas korupsi.
Tidak Ada Hubungan Langsung dengan Korupsi
Pada dasarnya, sistem pemilu yang dipilih suatu negara tidak secara langsung menentukan tingkat korupsi yang terjadi. Korupsi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti tata kelola pemerintahan yang buruk, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Oleh karena itu, mengubah sistem pemilu dari langsung menjadi tidak langsung tidak akan secara otomatis mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.
Biaya Politik yang Tinggi bukan Akibat Langsung dari Sistem Pemilu
Selain itu, argumen bahwa sistem pemilu langsung menimbulkan biaya politik yang tinggi juga memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Biaya politik yang tinggi umumnya disebabkan oleh praktik korupsi, politik uang dan kebijakan yang memperbolehkan praktik-praktik tersebut.
Mengubah sistem pemilu tidak langsung bukanlah jaminan bahwa biaya politik akan menjadi lebih rendah, tetapi lebih kepada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Solusi dalam Pemberantasan Korupsi
Dalam konteks pemberantasan korupsi, penting untuk fokus pada penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta partisipasi publik dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Reformasi sistem pemilu dapat menjadi bagian dari upaya yang lebih luas dalam memberantas korupsi, namun harus dilakukan secara komprehensif dan tidak secara terpisah untuk mencapai hasil yang signifikan.
Dengan menggabungkan berbagai pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, diharapkan Indonesia dapat menemukan solusi yang efektif dalam memberantas korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan.
Diskusi terbuka dan kritis seperti ini perlu terus diadakan untuk mencari solusi terbaik bagi kemajuan demokrasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Perlunya Keterlibatan Seluruh Pihak
Untuk mencapai kemajuan nyata dalam upaya pemberantasan korupsi, diperlukan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, akademisi, aktivis masyarakat sipil dan masyarakat umum.
Kolaborasi lintas sektoral ini penting untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel dan berkeadilan.
Penguatan Aspek Hukum
Penguatan aspek hukum dalam menangani kasus korupsi juga merupakan langkah penting dalam memberantas praktik koruptif.
Pembaharuan undang-undang, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, serta pengawasan yang ketat terhadap tindakan koruptif menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang tidak merugikan bagi negara dan masyarakat.
Pendidikan dan Kesadaran Anti-Korupsi
Pendidikan dan peningkatan kesadaran anti-korupsi juga perlu ditingkatkan secara menyeluruh. Mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, penting untuk memasukkan materi-materi anti-korupsi dalam kurikulum pembelajaran.
Selain itu, kampanye kesadaran anti-korupsi perlu terus dijalankan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan bersama.
Mendorong Keterbukaan dan Transparansi
Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan proses kebijakan publik juga harus diutamakan.
Keterbukaan informasi publik membantu menekan ruang gerak korupsi serta memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah.
Dengan demikian, praktik koruptif dapat lebih mudah terdeteksi dan diberantas sejak dini.
Kesimpulan
Dalam menjawab tantangan korupsi yang kompleks, perlu adanya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dan strategi yang komprehensif.
Mengubah sistem pemilihan umum mungkin merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan, namun tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal dalam upaya pemberantasan korupsi.
Satu-satunya cara untuk berhasil dalam memberantas korupsi adalah dengan upaya bersama, komitmen yang kuat, serta tindakan nyata dari seluruh komponen masyarakat.
Disiplin, integritas dan kesadaran akan pentingnya tata kelola yang baik menjadi kunci menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkeadilan bagi semua.
Penulis: Eko Windarto
Editor: Akasa Putra
