“Bahkan biaya kontrak rumah terus merangkak naik, dan kini pajak PBB juga dinaikkan. Namun, anehnya DPRD malah memprioritaskan pembangunan gedung baru yang nilainya fantastis,” tutur Suciwati.
Ia juga mengkritik budaya rapat yang selama ini dilakukan oleh anggota dewan. Menurutnya, rapat yang sering diselenggarakan di hotel-hotel mewah dan aktivitas kunjungan kerja (kunker) yang minim transparansi memperlihatkan adanya jarak yang makin lebar antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya.
“Selama ini hasil kunker atau reses tidak pernah disampaikan kepada publik secara jelas, sehingga masyarakat tidak tahu apakah aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan atau hanya sekadar formalitas,” kata Suciwati.
Menurut Suciwati, DPRD seharusnya mengedepankan transparansi dalam setiap kegiatannya. Masyarakat berhak tahu tujuan dan hasil kunjungan kerja para wakilnya.
Suciwati bahkan meragukan apakah anggota dewan benar-benar mewakili rakyat secara utuh, atau justru hanya golongan, keluarga, atau partainya masing-masing.
“Jika memang begitu, maka DPRD sudah jauh dari tujuan sesungguhnya sebagai wakil rakyat,” kritiknya.
Ia menambahkan bahwa rencana pembangunan gedung baru tersebut justru dikhawatirkan akan memperburuk hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat dan melemahkan partisipasi publik dalam proses demokrasi.
“Daripada memperbesar jarak, DPRD harusnya menjadi jembatan yang mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tuturnya.
Suciwati juga mengingatkan DPRD Kota Batu untuk belajar dari berbagai pengalaman, termasuk dari negara seperti Nepal. Di sana, pemerintah menempatkan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas utama daripada membangun fasilitas besar yang sifatnya seremonial.
“Kalau pembangunan gedung ini jadi berjalan, saya khawatir hal itu hanya akan menimbulkan kemarahan rakyat karena kurangnya sensitivitas terhadap kebutuhan mereka,” katanya.
Lebih lanjut, perempuan yang aktif mengadvokasi hak-hak warga ini menegaskan bahwa DPRD harus menaruh perhatian khusus pada isu-isu penting seperti pengelolaan sampah, akses pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
“Kalau semua program dan kebijakan yang mereka kerjakan tidak menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, maka kapan warga Kota Batu mendapat manfaatnya? Buat apa mereka duduk di kursi dewan jika hanya untuk kepentingan kelompok atau partainya sendiri?” sindir Suciwati.
Dengan kritik dan argumentasi yang kuat, Suciwati pun mendesak agar rencana pembangunan gedung baru DPRD Kota Batu ini ditunda atau bahkan dibatalkan demi kepentingan bersama.
“DPRD dan Pemerintah Kota Batu harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Jangan sampai hanya mengejar gengsi atau pembangunan fisik yang tidak berdampak positif langsung kepada masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Win
