WASHINGTON D.C. – Presiden AS Donald Trump kembali membuat langkah mengejutkan dengan menarik Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Keputusan ini mendapat dukungan penuh dari kandidat independen Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.). Isu ini menjadi sorotan publik setelah Rod D. Martin, pengusaha sekaligus pendiri Martin Capital dan anggota awal tim PayPal, mengulasnya dalam utas panjang di platform X (sebelumnya Twitter), pada 15 Juli 2025.

Martin mengklaim bahwa media arus utama menutupi narasi besar di balik langkah Trump dan Kennedy, termasuk rencana membangun sistem kesehatan internasional yang baru. Sistem ini dikabarkan akan berdiri tanpa keterlibatan WHO, tanpa campur tangan Tiongkok, dan tanpa pengaruh korporasi farmasi besar (Big Pharma).

RFK Jr. menyatakan sikapnya secara terbuka.

“Ini bukan tentang mengakhiri kerja sama internasional. Ini tentang mengakhiri korupsi. WHO telah rusak—dikendalikan oleh korporasi dan Tiongkok.”


Tuduhan Korupsi dan Prioritas yang Menyimpang

Rod D. Martin mendukung pernyataan Kennedy dengan menyoroti dugaan adanya praktik korupsi dan pengaruh asing dalam tubuh WHO. Ia mengungkap sejumlah hal berikut:

  • Yayasan Gates menjadi salah satu penyumbang dana terbesar WHO.
  • Tiongkok diduga menjanjikan dana sebesar 500 juta dolar untuk membeli pengaruh.
  • Lembaga seperti GAVI dan CEPI disebut mengalirkan miliaran dolar ke program vaksin, sementara kesehatan dasar seperti nutrisi dan sanitasi diabaikan.

Ia juga mengkritik keras fokus WHO yang dianggap berlebihan terhadap skenario pandemi fiktif seperti “Penyakit X”.

“Sementara WHO terobsesi dengan ‘Penyakit X’, pembunuh nyata seperti malaria, TBC, dan HIV—yang menewaskan lebih dari 2 juta orang per tahun—justru kurang didanai,” tegas Martin.


Visi Trump-Kennedy: Bangun Sistem Kesehatan Nasional yang Berdaulat

Martin menyebut rencana Trump dan Kennedy sebagai upaya “membalik narasi global” dengan fokus pada:

  • Kekuatan sistem kesehatan di tingkat lokal dan nasional.
  • Peningkatan nutrisi dan pembangunan ekonomi.
  • Penolakan terhadap lockdown, mandat vaksin, dan sensor pendapat.

“Slogan Make America Healthy Again bukanlah sekadar slogan. Itu adalah cetak biru,” kata Martin.

Ia juga mengklaim bahwa kesepakatan senilai 700 juta dolar antara pemerintah dan Moderna untuk vaksin flu burung berbasis mRNA telah dibatalkan.

Menurut Martin, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) menyatakan,

“Kami tidak akan mengulangi kebohongan dan penutupan informasi dari pemerintahan sebelumnya.”

Presiden AS Donald Trump dan RFK JR.

WHO Dituding Jadi Perpanjangan Tangan Donor dan Tiongkok

Martin menegaskan bahwa WHO tidak lagi mewakili kepentingan kesehatan publik. Ia menuduh organisasi itu lebih tunduk pada:

  • Kepentingan donor dan korporasi farmasi.
  • Agenda politik yang dikendalikan Partai Komunis Tiongkok (CCP).
  • Strategi pemaksaan terhadap negara anggota melalui ancaman finansial dan perdagangan.

“Itu bukan kedokteran. Itu pemerasan, yang disponsori oleh CCP,” tulis Martin.

RFK Jr. dinilai sebagai sosok yang tegas menentang dominasi WHO dan menyerukan pembentukan aliansi kesehatan internasional baru. Aliansi tersebut digagas untuk fokus pada ketahanan kesehatan berbasis rakyat, bukan pada kontrol global atau identitas digital.

“Trump mengakhiri perang Tiongkok dan Bill Gates terhadap kebebasan Anda—yang disamarkan sebagai kesiapsiagaan pandemi,” pungkas Martin.


Suara dari Indonesia: Siti Fadilah Ikut Angkat Bicara

Seiring dengan manuver Amerika Serikat tersebut, mantan Menteri Kesehatan Indonesia, Siti Fadilah Supari, turut bersuara. Ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto terkait tenggat persetujuan amandemen International Health Regulation (IHR) WHO yang jatuh pada 19 Juli 2025.

Melalui kanal YouTube miliknya pada Selasa (15/7), ia menilai amandemen itu sangat berbahaya bagi kedaulatan bangsa. Menurutnya, jika amandemen disahkan, Presiden Indonesia tidak akan lagi bebas mengambil keputusan saat pandemi karena semua kewenangan akan diambil alih WHO.

“Rakyat ini sangat mengharapkan Bapak bisa melindungi seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang Bapak selalu dengung-dengungkan,” ujar Siti Fadilah.

(Lihat artikel lengkapnya di: https://jatimlines.id/amandemen-ihr-who-ancam-kedaulatan-siti-fadilah-desak-prabowo-tolak/)

Penulis: Fim

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Selamat Hari Raya
Selamat Hari Raya Idul Fitri