Kejahatan Perang di Lebanon: Menguji Nyawa Prajurit dalam Dilema Geopolitik
Oleh: Firnas Muttaqin
Duka mendalam kembali menyelimuti Tentara Nasional Indonesia (TNI). Praka Rico Pramudia (31) dinyatakan gugur pada Sabtu (25/4/2026) setelah berjuang selama 27 hari melawan luka serius di sebuah rumah sakit di Beirut, Lebanon.
Gugurnya Praka Rico menambah daftar panjang korban jiwa pasukan perdamaian Indonesia (UNIFIL) menjadi empat prajurit dalam satu bulan terakhir akibat serangan militer Israel.
Kementerian Luar Negeri RI secara tegas mengutuk insiden ini sebagai kejahatan perang. Data resmi mengonfirmasi bahwa serangan tidak hanya menyasar konvoi resmi, tetapi juga menghantam markas pasukan perdamaian PBB. Selain empat prajurit yang gugur—yakni Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Rico Pramudia—terdapat tujuh prajurit TNI lainnya yang mengalami luka-luka dalam rentetan serangan yang sama.
Bukan Insiden Salah Tembak
Pihak UNIFIL dan Kemlu RI memastikan bahwa serangan ini bukanlah dampak dari ambiguitas situasi perang (fog of war), melainkan serangan langsung terhadap personel PBB yang menjalankan misi resmi. Fakta bahwa serangan terjadi pada markas dan konvoi yang memiliki identitas jelas memperkuat posisi Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban internasional.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak PBB untuk segera mengevaluasi mandat serta mekanisme perlindungan keamanan bagi seluruh personel UNIFIL. Pemerintah Indonesia juga diminta melakukan peninjauan komprehensif terhadap pola penugasan prajurit di zona konflik yang kini telah melampaui protokol perdamaian standar.
Kontradiksi di Meja Diplomasi
Di balik tragedi kemanusiaan ini, terdapat isu geopolitik yang sensitif mengenai konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia. Di satu sisi, prajurit TNI menghadapi ancaman nyawa dari militer Israel di lapangan. Di sisi lain, Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP), sebuah forum internasional di mana Israel juga tercatat sebagai anggota di dalamnya.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana konsistensi diplomasi kita ketika kita duduk semeja dengan pihak yang melakukan serangan terhadap prajurit kita sendiri.
Dilema ini menuntut jawaban jujur dari pemerintah terkait posisi tawar Indonesia di forum-forum internasional seperti BOP di tengah jatuhnya korban jiwa di Lebanon.
Mendesak Garis Merah yang Tegas
Eskalasi di Lebanon telah berubah drastis sejak mandat awal UNIFIL dibentuk. Situasi saat ini bukan lagi sekadar konflik intensitas rendah. Negara dituntut untuk memiliki red line atau garis merah yang jelas: kapan sebuah misi perdamaian harus dievaluasi total atau dihentikan sementara demi keselamatan jiwa prajurit.
Keluarga yang ditinggalkan kini menanggung beban yang berat. Penantian 27 hari keluarga Praka Rico di rumah sakit berakhir dengan kepulangan jenazah. Tanpa adanya evaluasi yang jujur dan berani mengenai mandat perlindungan serta konsistensi posisi geopolitik, pengiriman prajurit ke wilayah konflik akan terus berada dalam bayang-bayang ketidakpastian yang sangat besar.
Penghormatan tertinggi diberikan kepada para prajurit yang gugur. Namun, negara berutang jawaban nyata agar nyawa mereka tidak sekadar menjadi statistik dalam kebijakan luar negeri yang dirumuskan di balik meja.
