Pasuruan, Jatimlines.id – Walikota Pasuruan, Adi Wibowo, secara resmi membuka Rapat Kerja (Raker) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pasuruan tahun 2026 yang digelar di Hotel Ascent Premiere, Sabtu (25/4/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Mas Adi sapaan akrab Walikota menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks, mulai dari persoalan mitos kesehatan hingga peredaran narkoba.
MUI sebagai Pelayan Umat dan Mitra Strategis
Dalam sambutannya, Mas Adi mengapresiasi peran MUI yang selama ini konsisten menjadi khadimul ummah (pelayan umat) sekaligus mitra strategis pemerintah. Ia juga menyampaikan selamat kepada pengurus yang baru dilantik, termasuk jajaran Dewan Pertimbangan di tingkat kecamatan.
“Menjadi bagian dari struktur ini adalah amanah yang berat. Kita harus terus memantaskan diri, baik dari sisi kedalaman ilmu agama maupun kemuliaan akhlak, agar benar-benar menjadi uswatun hasanah ditengah masyarakat,” ujar Mas Adi.
Soroti Mitos Sosial dan Literasi Masyarakat
Salah satu poin menarik yang disinggung Walikota adalah masih kuatnya pengaruh mitos di tengah masyarakat urban. Ia mencontohkan fenomena “suletan” yang sering dikaitkan dengan pembakaran sampah popok bayi.
“Secara medis tidak ada hubungannya, tapi menjelaskan mitos itu terkadang lebih sulit daripada menjelaskan fakta personal. Di sini peran ulama dan pendidik sangat penting untuk memberikan pemahaman yang logis dan religius kepada publik,” imbuhnya.
Dirinya juga menyayangkan perilaku warga yang rajin mengaji namun masih membuang sampah ke sungai.
Tantangan Regulasi: Miras, Narkoba, hingga Kos-kosan
Walikota memaparkan tantangan serius terkait Perda Nomor 2021 tentang larangan minuman beralkohol. Ia mengakui adanya kendala regulasi pusat (OSS) yang terkadang membuka celah bagi distributor miras masuk ke daerah.
“Kita dihadapkan pada situasi di mana izin keluar dari pusat, padahal Perda kita jelas melarang. Selain itu, maraknya kos-kosan ‘jam-jaman’ juga menjadi atensi. Hilangnya fungsi kontrol akibat perubahan aturan retribusi membuat pengawasan menjadi longgar. Ini seringkali menjadi pintu masuk praktik maksiat dan peredaran narkoba melalui aplikasi daring,” tegasnya.
Data mengejutkan turut diungkapkan, di mana hampir 72% penghuni Lapas Pasuruan merupakan narapidana kasus narkoba. Hal ini membuat rencana pembangunan Islamic Center dan pemindahan Lapas ke lahan terintegrasi di Tapaan menjadi program prioritas, meski sempat terkendala efisiensi anggaran pusat.
Program Kerakyatan: Sekolah Lansia hingga Cek Kesehatan Gratis
Menutup arahannya, Mas Adi mengajak MUI untuk mengawal keberhasilan program strategis nasional di tingkat lokal, antara lain:
- Sekolah Lansia Rakyat: Memastikan verifikasi siswa tepat sasaran bagi warga miskin.
- Koperasi Merah Putih: Pembangunan gerai di kelurahan-kelurahan untuk penguatan ekonomi.
- Cek Kesehatan Gratis: Mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas di Puskesmas untuk mitigasi penyakit sejak dini.
“Kami butuh supervisi dan fatwa dari para kiai agar kebijakan yang kami ambil tetap berada di jalur yang benar. Mari kita jaga Kota Pasuruan agar tetap cantik, resik, dan warganya sehat lahir batin,” pungkasnya.
Raker ini dihadiri oleh Ketua MUI Kota Pasuruan KH. Abdullah Sodiq, jajaran pengurus MUI, tokoh agama, serta perwakilan ormas Islam se-Kota Pasuruan.
Penulis : Firnas Muttaqin
Editor : Akasa Putra.
