Oleh: Firnas Muttaqin
Surat terbuka yang dikirimkan China Chamber of Commerce in Indonesia (CCC Indonesia) kepada Presiden Prabowo Subianto pada 12 Mei 2026 bukan sekadar keluhan rutin investor asing. Ini adalah sinyal alarm keras dari salah satu mitra investasi terbesar Indonesia. Dengan nada yang tetap diplomatis namun tegas, para pengusaha China membongkar borok-borok yang selama ini sering dibicarakan di balik layar: pungutan liar, ketidakpastian kebijakan, dan birokrasi yang menghambat alih-alih mendukung pertumbuhan.
Dalam surat berjudul “Letter Requesting Improvement of the Business Environment”, CCC Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas beberapa isu krusial. Pertama, praktik pungli dan pemerasan oleh oknum berwenang yang semakin mengganggu operasional bisnis. Investor mengeluhkan bahwa masalah yang seharusnya bisa diselesaikan melalui saluran resmi justru macet, kecuali jika “dilancarkan” melalui perantara dengan biaya tambahan. Praktik semacam ini bukan hanya merusak iklim investasi, tapi juga langsung bertentangan dengan komitmen pemerintahan baru untuk memberantas korupsi.
Kedua, denda kehutanan “rekor” senilai US$180 juta yang dijatuhkan secara sepihak oleh Satgas PKH (Pengendalian Kawasan Hutan). Para investor menilai besaran tersebut berlebihan dan diterapkan tanpa prosedur yang memadai. Ketiga, perubahan kebijakan nikel yang mendadak—termasuk kenaikan royalti dan pungutan—telah menyebabkan lonjakan biaya produksi hingga 200 persen. Kebijakan yang fluktuatif ini menciptakan ketidakpastian hukum yang sangat merugikan, terutama bagi industri hilir nikel yang selama ini menjadi andalan hilirisasi nasional.
Dampaknya tidak main-main. CCC Indonesia menyebut ribuan lapangan kerja bagi ratusan ribu pekerja Indonesia berada di ujung tanduk. Investor China yang selama ini konsisten mendukung pembangunan nasional—dari infrastruktur hingga industri baterai—kini merasa terbebani oleh lingkungan usaha yang semakin memberatkan. Mereka tetap menyatakan komitmen jangka panjang, tapi meminta perbaikan konkret agar investasi mereka tidak terancam.
Ironi di Tengah Ambisi Besar
Ini menjadi ironi tajam bagi pemerintahan Prabowo yang baru saja dilantik dengan ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen. Target tersebut mustahil tercapai tanpa kepercayaan investor. Indonesia memang sedang gencar menarik investasi asing, khususnya di sektor strategis seperti nikel, tapi jika masalah klasik seperti korupsi, pungli, dan kebijakan dadakan tidak diatasi, modal akan lari ke negara tetangga yang lebih ramah investor.
Kasus ini juga menguji janji Presiden Prabowo untuk “memberantas korupsi tanpa pandang bulu”. Jika keluhan investor asing ini dibiarkan, Indonesia berisiko dicap sebagai “sarang pungli internasional”—citra yang sangat merusak daya tarik investasi jangka panjang. Di sisi lain, penegakan aturan lingkungan seperti denda kehutanan memang diperlukan untuk mencegah kerusakan alam, tapi harus dilakukan secara adil, transparan, dan proporsional agar tidak menjadi alat pemerasan baru.
Saatnya Reformasi Struktural
Surat terbuka ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi yang lebih dalam. Beberapa langkah mendesak yang bisa diambil antara lain:
- Memperkuat sistem pengaduan yang independen dan terlindungi bagi investor.
- Menstandarisasi dan mendigitalkan proses perizinan serta pengawasan agar ruang pungli menyempit.
- Menciptakan kepastian kebijakan di sektor strategis seperti pertambangan, termasuk mekanisme transisi yang jelas sebelum perubahan diterapkan.
- Meningkatkan koordinasi antarlembaga sehingga Satgas dan kementerian tidak saling tumpang tindih atau bertentangan.
Investor China bukan musuh. Mereka adalah mitra penting yang telah menyuntikkan miliaran dolar ke ekonomi Indonesia. Keluhan mereka mestinya dilihat sebagai masukan konstruktif, bukan ancaman. Jika pemerintah merespons dengan cepat dan tegas, ini bisa menjadi titik balik perbaikan iklim usaha. Sebaliknya, jika diabaikan, gelombang keluhan serupa dari investor lain bisa segera menyusul.
Ekonomi Indonesia sedang di persimpangan. Ambisi besar butuh fondasi kepercayaan yang kuat. Surat dari CCC Indonesia adalah tamparan sekaligus kesempatan emas: membersihkan birokrasi, menegakkan hukum secara adil, dan membuktikan bahwa Indonesia serius menjadi destinasi investasi kelas dunia. Jutaan pekerja dan masa depan pertumbuhan ekonomi nasional bergantung pada bagaimana pemerintah merespons tamparan ini. (*)
Pasuruan, 13/5/2026
surat terbuka dari CCCI bisa dibaca selengkapnya di:
https://drive.google.com/file/d/1Gi5Af3ZPX7lRz9C-F3Bx5C5zZOBwtyH8/view
